Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

’’Hari ini langsung dipakai kegiatan LDK OSIS, dan bayar utang,’’ ungkap Rudy Priyo Utomo, kepala SMPN 1 Jombang. Untuk tahap ketiga, SMPN 1 Jombang mencairkan Rp 340 juta. Itu 30 persen dari BOS reguler yang diterima.
Keterlambatan BOS kali ini disiasati dengan mencari pinjaman ke KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia). Menurut ketua MKKS SMP negeri ini, kurang lebih ada 10 SMP yang mengajukan pinjaman.
’’Pinjaman ke KPRI tanpa jaminan, hanya membuat permohonan dari kepala sekolah, mengetahui komite. Kalau bunga jelas ada, tapi tidak besar, karena setelah BOS cair, langsung dibayarkan,’’ jelasnya.
Biasanya, keterlambatan BOS juga disiasati dengan meminjam dana ke koperasi siswa, koperasi guru, hingga dana pribadi dari kepala sekolah. ’’Kadang ya ditalangi kepala sekolah, sertifikasi kepala sekolah dipakai dulu,’’ bebernya.
Per bulan, SMPN 1 Jombang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 25 juta untuk operasional. ’’Karena terlambatnya sekitar satu bulan, maka yang dipinjam ya sekitar Rp 25 juta itu,’’ ungkapnya.
Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang mengatakan, BOS langsung ditransfer ke rekening masing-masing lembaga setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) turun. ’’Turunnya bersamaan, 12 Oktober,’’ ucapnya.
Semua sekolah sudah cair pada hari yang sama. Nilainya Rp 35.798.295.000. Rinciannya, sebanyak 492 SDN dengan nilai Rp 18.711.960.000. Serta 41 lembaga SD swasta Rp 2.145.765.000. Sebanyak 48 SMPN dengan nilai Rp 10.885.500.000 dan 82 SMP swasta Rp 4.055.070.000. (wen/jif/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



