Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

’’Saya kaget kok ditempatkan di luar pulau, tapi saya tidak menelan informasi itu mentah-mentah. Sebab belum ada informasi resmi, baik melalui akun resmi saya maupun email,’’ kata salah satu guru SMA, kemarin.
Ia mengaku mendapatkan data tersebut kurang lebih seminggu lalu, dari teman sesama guru. Setelah melihat data tersebut, ia kemudian membuka akun resminya juga email, namun belum ada informasi resmi mengenai hal tersebut.
Guru yang sudah tujuh tahun mengajar dan dua kali gagal ikut CPNS ini kemudian menyimpulkan, jika data itu tidak benar. Karena belum ada rilis resmi dari pemerintah.
Ipung Kurniawan, ketua Forum Honorer Eks Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kabupaten Jombang, mengatakan, data penempatan PPPK menggunakan microsoft excel ini sempat heboh di kalangan guru honorer. Banyak guru yang sudah senang hingga membuat status di whatsapp dengan nada ucapan syukur. Namun ada juga guru yang langsung mengkonfirmasi kepadanya mengenai kebenaran data itu.
’’Saya cari tahu ke BKPSDM maupun Dinas P dan K, kabarnya data itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena mereka sendiri belum menerima data itu,’’ urainya.
Data penempatan PPPK itu tersebar dari media sosial yang tidak jelas sumbernya. Di sana ada 190 ribu lebih nama guru yang diangkat menjadi PPPK lengkap dengan NIK, asal sekolah, penempatan, formasi, hingga tanggal lahirnya.
Bambang Suntowo, kepala BKPSDM Jombang mengatakan, pihaknya sama sekali belum menerima data penempatan PPPK guru. ’’Kalau melihat datanya, itu domain pemerintah pusat Kemendikbud. Kami tidak bisa memastikan kebenarannya, karena kami sama sekali belum menerima dan masih menunggu yang resmi,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang memastikan, data yang beredar di kalangan guru honorer tersebut adalah data yang belum tentu benar. Karena tidak jelas asal usulnya dari mana.
’’Saya sudah mendapatkan beberapa laporan, saya minta kepada guru agar tidak serta merta percaya dengan data yang tidak jelas sumbernya,’’ kata Senen.
Ia juga meminta kepada para guru, agar tidak mudah percaya dengan oknum-oknum yang menjanjikan mengenai PPPK. ’’Khawatirnya dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang menjanjikan dapat menempatkan guru di tempat A atau B dengan membayar sejumlah uang. Jangan sampai itu terjadi,’’ tegasnya.
Biasanya, penempatan PPPK disampaikan melalui surat resmi. ’’Sampai saat ini belum ada surat resmi itu. Baik untuk dinas maupun untuk guru. Jadi sama-sama kita tunggu saja,’’ terangnya. (wen/jif/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



