
RadarJombang.id – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di PP Bahrul Ulum Tambakberas diharapkan tidak hanya menjadi forum pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Muktamar perlu menegaskan pembagian kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi.
’’Muktamar ke-35 NU harus menjawab persoalan yang lebih mendasar: Siapa menentukan arah organisasi dan siapa menjalankannya?’’ kata Rektor IAI Attahdzib Jombang, Moh Ulumuddin (Gus Ulum), (20/8).
Baca Juga: Test Drive Becak Listrik dan Golf Car, Panlok Muktamar ke-35 NU Simulasikan Penjemputan Muktamirin
Menurutnya, ketidakjelasan hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah dapat berdampak hingga tingkat cabang, MWCNU, ranting, maupun lembaga.
Ketika pimpinan pusat berbeda sikap, pengurus di tingkat bawah berpotensi menerima pesan yang berbeda.
Kondisi tersebut dapat memicu persoalan terkait surat keputusan, pelantikan, kerja sama, hingga pengelolaan kantor, aset, data, dan anggaran.
Menurutnya, sejarah NU menunjukkan, Syuriyah memiliki posisi penting sebagai penjaga arah keagamaan dan perjuangan organisasi.
Sementara Tanfidziyah berperan menerjemahkan keputusan tersebut dalam kerja-kerja organisasi.
Dia mencontohkan masa Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari. Kala itu, pusat gravitasi organisasi berada pada Rais Akbar dan Syuriyah.
Namun, seiring NU memasuki dinamika politik praktis, posisi Ketua Umum Tanfidziyah juga berkembang semakin kuat.



