
Bullying, bagaikan monster yang menerjang dunia anak-anak, meninggalkan luka mendalam dan trauma berkepanjangan.
Pertanyaannya, mampukah pemerintah, sebagai pelindung rakyat, menumpas monster ini dan melindungi anak-anak?
Peran pemerintah tak diragukan lagi.
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak.
Namun, bullying bagaikan monster yang terus bermutasi, melampaui batas sekolah dan merambah dunia maya.
Ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Aturan yang jelas dan sanksi tegas bagi pelaku bullying menjadi langkah awal.
Penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban bullying pun tak boleh diabaikan.
Di tingkat yang lebih luas, pemerintah juga mendukung kampanye anti-bullying melalui media dan bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang fokus pada masalah ini.
Langkah-langkah seperti ini harus diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk memerangi bullying.
Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan kebijakan ini.
Pertama dan terpenting, banyak sekolah tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan program anti-bullying dengan baik.
Selain itu, masalah yang signifikan adalah kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pendidik dan karyawan sekolah tentang cara menangani kasus bullying.
Bullying sering dianggap sebagai masalah individu daripada masalah sistemik yang memerlukan intervensi menyeluruh.
Kedua, penegakan aturan tidak konsisten.
Meskipun ada regulasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya sering kali tidak cukup.
Ini menyebabkan banyak kasus bullying yang tidak tertangani atau tidak terlaporkan.
Di samping pemerintah, masyarakat dan keluarga juga bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bullying.
Di rumah dan di komunitas, kesadaran akan pentingnya lingkungan yang mendukung dan bebas dari kekerasan harus ditanamkan sejak dini.
Orang tua harus lebih aktif terlibat dalam mengajar dan mengawasi anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah.
Untuk perlindungan yang lebih baik, pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus terlibat dalam pendekatan yang luas.
Untuk memperluas jangkauan program anti-bullying, pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi nonpemerintah.
Pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga pendidik dalam menangani bullying juga harus menjadi prioritas.
Selain itu, program pencegahan bullying dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memantau dan menindaklanjuti kasus bullying, terutama di era digital saat ini.
Platform ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan dan dukungan yang diperlukan untuk melawan bullying. (*)
Penulis:
Meylyana Brigidta Zulfanabil
Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang


