Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Bahaya Money Politics

A
Penulis: Achmad RW❯
Opini di Jawa Pos Radar Jombang
Opini di Jawa Pos Radar Jombang

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung di era reformasi telah diberlakukan sejak tahun 2005 silam. Kontestasi politik yang melibatkan elit-elit lokal itu, selalu berlangsung dengan penuh dinamika politik.


Advertisement

Bahkan tidak jarang melahirkan sejumlah “konflik”, baik yang melibatkan antar-pasangan calon yang berkompetisi, maupun yang melibatkan aktor-aktor sentral dalam pelaksanaan pilkada. 

Seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik (parpol) pengusung calon, tim sukses/tim pemenangan pasangan calon, pemerintah daerah setempat, dan masyarakat pemilih itu sendiri.

Dalam Buku Konflikantar-Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah (2005), Moch. Nurhasim menyatakan bahwa konflik di arena pilkada dipicu oleh berbagai isu yang berbeda. Akan tetapi, secara umum isu yang muncul ada lima.

Advertisement

Yaitu: Pertama, terjadi perbedaan penafsiran dari segi hukum atas hasil pemilihan. Kedua, adanya kelompok pendukung yang tidak menerima hasil pemilihan sehingga menimbulkan protes.

Ketiga, hasil pemilihan dianggap cacat hukum. Keempat, adanya isu politik uang. Kelima, penolakan hasil pemilihan karena calon diduga korupsi.

Tulisan ini ingin secara khusus menyoroti isu politik uang (money politics) sebagai “patologi demokrasi” yang sulit dihindari dalam praktik politik pilkada sejak dulu hingga sekarang.

Advertisement

Merebaknya isu money politics atau dalam istilah lain disebut vote buying (beli suara), adalah satu dari sekian banyak gambaran tentang buramnya praktik demokrasi dalam konteks pilkada di negeri ini.

Kemampuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara hubungan baik dengan partai politik serta dalam menarik simpati masyarakat guna terpilih menjadi pemimpin daerah, saat ini lumrah dirasuki oleh fenomena money politics.

Di satu sisi, calon pemimpin daerah membutuhkan “kendaraan politik” dalam rangka dukungan partai politik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, partai politik tidak bisa memungkiri sangat membutuhkan dukungan uang (modal finansial) guna operasionalisasi dan mobilisasi kehidupan kepartaian.

Bahkan menurut J. Kaloh dalam karyanya Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung(2008), money politics bagai penyakit menular yang dapat menjalar dan menyerang siapa saja, terutama yang kekebalan (immunity) harga dirinya rendah dan melemah.

Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang, tentu tak luput dari aroma money politics. Walaupun secara teoritik pilkada merupakan ajang “kontestasi politik lokal”, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pilkada juga merupakan ajang “kontestasi kekuatan ekonomi” di antara sesama calon/kandidat yang bersaing (kontestan).

Catatan pelaksanaan pilkada menunjukkan bawah dominannya faktor uang dan tentu saja ditambah dengan faktor lain dalam Pilkada Provinsi Sumatra Utara Tahun 2008 dan Pilkada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Tahun 2012, adalah bukti dari menggejalanya money politics di ajang rutinitas lima tahunan tersebut.

Terdapat dua alasan utama yang menyebabkan money politics senantiasa menghantui pelaksanaan pilkada di negeri ini: Pertama, sebagian besar masyarakat masih sulit untuk beranjak dari kategori pemilih tradisional (traditional voters).

Kedua, umumnya masyarakat masih terperangkap dalam belenggu kemiskinan (poverty) yang di antaranya disebabkan oleh ketiadaan pekerjaan. Apa pun dalih dan alasannya, praktik money politics sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi, bahkan bersifat counter productive terhadap pertumbuhan demokrasi itu sendiri. (*)

 

Penulis:
Septian Rifal Suyoto
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

 

Advertisement

Artikel Terkait

KH Ahmad Syakir Ridwan Ungkap Hukum Itsar, Begini Penjelasannya

KH Ahmad Syakir Ridwan Ungkap Hukum Itsar, Begini Penjelasannya

Rabu ( 4/11) di kamar Darul Muqomah 01, KH Ahmad Syakir Ridwan selaku Mudir 2 Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng menyampaikan hukum itsar. Itsar yakni mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pr

Literasi 2 MTs Madrasatul Quran Tebuireng Jombang: Menghargai Guru

Literasi 2 MTs Madrasatul Quran Tebuireng Jombang: Menghargai Guru

Semua itu tidak lepas dari nasihat, bimbingan, dan ilmu yang diberikan gurunya.  

Dari Meja Akademik ke Layar Gawai dan Ditemukannya Wajah Baru Kritik Sastra

Dari Meja Akademik ke Layar Gawai dan Ditemukannya Wajah Baru Kritik Sastra

Dahulu, kritik sastra di Indonesia memiliki panggung yang sakral: rubrik budaya surat kabar minggu, jurnal-jurnal kampus yang tebal, serta forum diskusi terbatas. Kritik adalah domain para intelektual dan akademisi yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer