
KATA bersih merupakan kata yang berhikmah, sehingga semua orang, baik secara individu maupun kelompok pasti menginginkan bersih. Bersih kata sifat bernilai positif yang menunjukkan bebas dari kotoran, bening tidak keruh (tentang air), tidak berawan (tentang langit), tidak tercemar (terkena kotoran), tulus ikhlas: hati bersih, tidak bernoda: suci, jelas dan rapi (KBBI (2023).
Oleh karena itu, ketika sejumlah komunitas pada civil society menggeliat meneriakkan Pemilu 2024 harus bersih, sejatinya mendapat dukungan besar dari seluruh rakyat. Apalagi, Pemilu 2024 hajat besar bagi rakyat Indonesia yang sangat menentukan nasib negara, bangsa, dan rakyat ke depan.
Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara.
Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) no. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “sarana melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.
Secara terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu yang bersih dapat terlaksana dengan sempurna ketika ekosistem di dalamnya seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, kawula pers, serta masyarakat sebagai pemilih mendapatkan edukasi politik yang memadai dan matang dalam menentukan sikapnya (memilih) calon wakilnya yang mampu mengemban arah kemajuan dan kesejahteraan.
Elemen yang ada dalam ekosistem tersebut harus mengedepankan komitmen bersama, kesungguhan untuk bersinergi demi kematangan dan kedewasaan kita dalam politik dan demokrasi.
Jika Pemilu 2024 dilaksanakan secara bersih, maka akan melahirlkan kepemimpinan negara ini, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, akan berada pada tangan yang bersih.
Berbagai kebijakan yang mereka keluarkan juga bersih, artinya mereka tidak hanya memihak yang mengarah pada upaya serakah untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi atau hanya golongan tertentu yang diuntungkan, sehingga hanya lingkungannya yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Pemimpin yang bersih mengembalikan semangat demokrasi, sehingga politik harus berpihak pada semua orang. Karena mereka paham dan mengerti bahwa mereka sedang menerima amanah rakyat.
Pada saat memasuki masa-masa pemilu, para elite politik berlomba untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan cara apa pun, salah satunya dengan politik uang. Politik uang memiliki potensi yang bisa merugikan negara.
Karena ada kecenderungan jika sudah berhasil memenangkan suara akan ada upaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan sebelumnya. Hal ini dapat menjurus pada tindakan korupsi.
Politik uang sangat merugikan bagi kemajuan bangsa dalam sistem demokrasi di Indonesia, karena merusak proses pemilihan yang adil. Hal ini menghilangkan kesempatan bagi calon yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara merata.
Apa yang Harus Masyarakat Lakukan?
Untuk menciptakan pemilu yang bersih, masyarakat sangat perlu memahami bahaya politik uang, di mana masyarakat berperan penting dalam menentukan masa depan negaranya. Tetapi masyarakat juga tidak boleh golput memilih.
Karena hanya menguntungkan kandidat yang tidak amanah. Karena pada umumnya orang kritis yang tidak melihat calon yang kredibel menahan diri. Sementara tidak memilih memberi kesempatan kepada orang yang kurang berkualitas untuk memenangkan permainan. Pergerakan golput sama berbahayanya dengan politik uang. Jadi jangan menahan diri dan menolak politik uang.
Sebagai masyarakat yang cerdas, kita memiliki tanggung jawab untuk menilai calon legislatif terbaik yang tahu dan mau mendengarkan keinginan masyarakat. Agar pembangunan terjadi sesuai dengan keinginan masyarakat, dan tidak memilih calon legislatif yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok untuk melupakan janji masa lalu.
Sebagai pemegang hak pilih, kita tidak boleh menyia-nyiakan hak pilih kita hanya untuk godaan sementara, dalam artian kita harus memilih calon yang tepat. Karena seorang pemimpin adalah cerminan rakyatnya.
Namun apa pun yang terjadi, Pemilu 2024 sudah diatur oleh konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dilaksanakan tepat waktu. Janji untuk melanjutkan pemilu bersih pada Pemilu 2024 karenanya harus terus diulangi oleh semua partai politik, penyelenggara, peserta, dan pemilih. Pemilu 2024 merupakan harapan baru bagi masa depan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pemilihan umum serentak 2024 harus dikawal bersama.
Penulis:
Nava Salsabila Ramdhan
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang


