
Presiden Jokowi telah melanggar etika dalam politik dan netralitas. Karena tidak berperilaku adil dalam pertemuan para ketua umum partai politik di Istana Negara. Mengapa disebut tidak adil? Karena Presiden Jokowi tidak mengajak atau tidak mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.
Surya Paloh menghormati pertemuan yang diadakan oleh presiden. ”Segala pertemuan untuk kepentingan bangsa dan negara, harus selalu kita hargai dan kita hormati. Termasuk pertemuan yang diadakan di Istana Negara tersebut,” kata Surya Paloh seperti dikutip dari news.detik.com.
Di sisi lain, saat itu Surya Paloh juga sedang berada di luar negeri. Meski demikian Surya Paloh tetap menghormati dan menghargai pertemuan tersebut. Surya Paloh juga menyebut Jokowi tidak lagi menganggap Partai Nasdem di koalisi pemerintah.
Enam Ketua Parpol yang Diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara
Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah ke Istana Negara. Enam ketua partai politik yang diundang Jokowi pada pertemuan tersebut adalah PDIP, Golkar, PAN, PKB, PPP dan Gerindra.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan itu membahas perkembangan terakhir bidang ekonomi. Ramalan semua negara besar, ramalan World Bank, IMF, bahwa Indonesia benar-benar punya potensi untuk menjadi negara maju. Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sekedar silaturahmi biasa.
Presisden Jokowi Tidak Mengundang Surya Paloh
Presiden Jokowi mengakui,memang benar tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol koalisinya. Alasannya, karena Presiden Jokowi menganggap bahwa Partai Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Bagi Jokowi yang kemarin diundang di Istana Negara hanyalah parpol yang ingin membangun kerja sama politik bersama.
Presiden Jokowi Harus Netral dalam Pilpres 2024
Harus ditegaskan bahwa Jokowi sebagai presiden sebaiknya tetap netral dalam Pilpres 2024. Jokowi tidak berhak ikut mendiskusikan apalagi mengambil peran dalam penentuan pasangan capres dan cawapres.
Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa dia akan menyatukan urusan capres dan cawapres dalam ranah partai politik. Tetapi di balik layar Presiden Jokowi aktif menggunakan kewenangannya untuk mendukung salah satu capres dan cawapres dan mengabaikan lainnya.
Dari peristiwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tidak diundang Presiden Jokowi pada pertemuan parpol koalisi pemerintah di Istana Negara, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seharusnya presiden tetap netral. Presiden harus adil dengan cara mengundang semua ketua parpol koalisi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu, Presiden Jokowi sebaiknya tidak ikut campur dalam penentuan capres-cawapres. Jokowi harus bersikap netral dalam pemilihan capres-cawapres. Karena presiden bertugas sebagai kepala negara untuk memastikan proses transisi kekuasaan berlangsung dengan damai dan sesuai prinsip pemilu. (*)
Penulis:
Afif Satriyo Ramadhan
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang



