Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antara Kebijakan Sosial vs Hukum Agama

A
Penulis: Achmad RW❯
Ali Akbar Rafsanjani Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang
Ali Akbar Rafsanjani Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang
SULITNYA mencari pekerjaan membuat maraknya pengemis dengan beragam cara. Diantaranya mengelap kaca mobil, mewarnai diri dengan cat atau sekedar membawa kantong bekas permen untuk meminta-minta. Tak hanya karena minimnya pendidikan dan tidak mempunyai keterampilan, pemalas juga menjadi sebab utama seseorang menjadi pengemis.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan: Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Salah satunya isinya mengatur tentang ketertiban sosial. Diantaranya pasal 36 yang menyebutkan: Setiap orang atau badan dilarang: a. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.  c. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil.

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan ini, maka didalam perda dijelaskan pula tentang sanksi yang diberikan apabila masyarakat melanggar. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 56 yang berbunyi: Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 36 dikenakan sanksi administrasi melalui tindakan sebagai berikut: Teguran, peringatan tertulis, penyegelan/penghentian kegiatan sementara, pencabutan izin, penyitaan, pembongkaran, dan pemusnahan. Pasal 57 juga menjelaskan sanksi lain yang diberikan: Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 36 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah tindak pidana kejahatan.

Peraturan ini secara kasat mata dinilai bertentangan dengan hukum agama Islam. Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, ’’Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat.

Namun jika kita telaah lebih dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat baik. Harapan dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk ingin ekonomi masyarakatnya meningkat dengan memiliki pekerjaan yang layak. Tanpa kita sadari dengan terus memberi pengemis akan membuat mereka menjadi candu  dan malas bekerja.

Secara tak langsung dengan tidak memberi ke pengemis sama saja kita ingin mereka menjadi lebih baik lagi dengan bekerja yang layak. Maka tidak ada kata bertentangan dengan hukum agama khususnya Islam karena kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. (*)

Penulis: 
Ali Akbar Rafsanjani
Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

KH Ahmad Syakir Ridwan Ungkap Hukum Itsar, Begini Penjelasannya

KH Ahmad Syakir Ridwan Ungkap Hukum Itsar, Begini Penjelasannya

Rabu ( 4/11) di kamar Darul Muqomah 01, KH Ahmad Syakir Ridwan selaku Mudir 2 Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng menyampaikan hukum itsar. Itsar yakni mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pr

Literasi 2 MTs Madrasatul Quran Tebuireng Jombang: Menghargai Guru

Literasi 2 MTs Madrasatul Quran Tebuireng Jombang: Menghargai Guru

Semua itu tidak lepas dari nasihat, bimbingan, dan ilmu yang diberikan gurunya.  

Dari Meja Akademik ke Layar Gawai dan Ditemukannya Wajah Baru Kritik Sastra

Dari Meja Akademik ke Layar Gawai dan Ditemukannya Wajah Baru Kritik Sastra

Dahulu, kritik sastra di Indonesia memiliki panggung yang sakral: rubrik budaya surat kabar minggu, jurnal-jurnal kampus yang tebal, serta forum diskusi terbatas. Kritik adalah domain para intelektual dan akademisi yang

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer