Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), Badan Pusat Statistik (BPS) bertekad memperluas perannya sebagai Pembina Data. Yaitu dengan menyediakan statistik sesuai dengan kebutuhan. Membangun peran sebagai dirigen dalam tata kelola statistik. Dan menjadi decision support pemerintah secara proporsional. Serta memberikan insight kepada para stakeholders dalam perumusan kebijakan yang lebih baik.
Di dalam era disrupsi saat ini, analisis deskriptif saja tidak cukup. Perlu adanya analisis yang bisa mendiagnosa masalah yang ada. Di tingkatan yang lebih tinggi lagi, analisis yang bisa menghasilkan prediksi akan memberikan manfaat yang lebih besar. Namun, analisis yang paling matang adalah prescriptive analysis. Analisis tersebut memberikan resep penyelesaian masalah. SDI dalam hal ini penting untuk mendorong pembangunan. Dengan adanya keterbukaan dalam SDI, berbagai elemen baik dari pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan solusi kolaboratif dalam menghadapi berbagai perubahan yang masif. Alhasil, inovasi akan didorong secara efektif.
Satu Data Indonesia sudah mengalami banyak pekembangan dalam satu tahun terakhir. Portal SDI telah terhubung dengan 43 portal data instansi dengan 41.708 dataset dan 58.115 berkas. Namun, masih banyak tantangan pelaksanaan Satu Data Indonesia. Misalnya, ada ribuan aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri sehingga integrasi menjadi sulit. Hal yang paling sulit adalah adanya ego sektoral yang mana instansi tidak bersedia membagikan datanya.
Dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan, dibutuhkan birokrasi yang andal dan modern dengan daya dukung capaian infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh. Serta pemerintahan secara terbuka dan kolaboratif. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan sumber data yang diturunkan menjadi program Satu Data Indonesia.
Namun, dalam implementasinya, program SDI saat ini dinilai belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil penilaian dari World Wide Web Foundation untuk mengukur keterbukaan data di beberapa negara melalui Open Data Barometer. Hasilnya disebutkan, Indonesia mendapatkan skor 37,00 dari skala 0-100. Skor tersebut masuk dalam kategori rendah berkat tidak tersedianya data secara online dan up to date. Tidak tersedianya format data set yang reusable dan menyeluruh, masih terkendalanya penyediaan data resmi secara gratis. Sulitnya menemukan informasi yang dibutuhkan. Serta tidak tersedianya pengidentifikasian data sebagai elemen kunci dalam data set. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembaharuan dalam tata kelola data secara terintegrasi dan kolaboratif untuk Satu Data Indonesia.
Kondisi dunia yang mengalami berbagai perubahan secara terus-menerus menuntut negara dan pemerintah melakukan pembaharuan di segala aktivitasnya. Dalam tatanannya, perubahan dan perkembangan teknologi telah mengubah gaya kerja pemerintah dari konvensional menjadi serba digital yang lebih modern dan cepat. Namun, agar tujuan percepatan Satu Data Indonesia ini dapat terwujud, tentunya perlu juga memperhatikan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, partisipasi dan penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang ada.
Program Satu Data Indonesia ini diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan akses data terhadap stakeholders nonpemerintah (pihak swasta dan universitas) yang pada akhirnya akan bermuara pada terbentuknya sistem pengambilan kebijakan yang berbasis data dan riset (evidence-based policy) komprehensif. Pada akhirnya, program Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada pemerintah untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. (*)
Oleh:
Damainsa Prahesti Nukyanto
Statistisi BPS Kota Surabaya
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



