Radarjombang.id – Rencana Bupati Jombang Warsubi mengumpulkan 16 vendor SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Jombang membahas terkait rantai pasok bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD.
Para wakil rakyat menekankan pentingnya pelibatan pelaku UMKM lokal dalam pemenuhan bahan baku MBG.
”Jangan sampai pelaku UMKM lokal terpinggirkan, sebab rantai pasok bahan baku MBG dikuasai pemodal besar,” tegas Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji.
Selain terkait pemenuhan gizi, program MBG diharapkan jadi penggerak perekonomian berbasis lokal, sehingga penyerapan produk UMKM termasuk tenaga kerja lokal harus dilibatkan.
”Kalau hanya mengandalkan pemodal besar, dampaknya ke masyarakat sekitar jadi minim. Padahal, kalau dikerjasamakan dengan pengusaha lokal, manfaatnya lebih luas,” tambahnya.
keterlibatan pelaku usaha lokal, lanjut Hadi, akan memberikan manfaat ganda, baik bagi keberlangsungan program maupun perekonomian masyarakat sekitar.
”Prinsipnya saya sangat mendukung gagasan itu. Kalau seluruh bahan pendukung MBG disuplai oleh pengusaha lokal, itu bagus sekali. Selain memastikan pasokan selalu segar, juga menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Hadi.
Ia mencontohkan, kebutuhan telur atau sayur untuk ribuan kotak makanan setiap hari dapat dipenuhi dari para peternak dan petani.
”Misalnya, wilayah Sumobito yang memiliki sejumlah penghasil telur berpotensi dilibatkan secara langsung,” imbuhnya.
Meski demikian, Hadi menekankan pelaksana program di daerah hanya bersifat teknis. Kebijakan utama masih berada di pemerintah pusat.
”Ini kan bukan program pemerintah daerah. Jadi tidak cukup hanya dengan surat edaran. Harus ada koordinasi dengan pusat, termasuk kemungkinan perubahan regulasi agar pengusaha lokal bisa benar-benar dilibatkan,” jelasnya.
Menurut Hadi, saat awal program MBG disampaikan oleh Presiden kepada kepala daerah, semangat yang ditekankan memang kerja sama dengan pelaku usaha lokal.
”Namun dalam pelaksanaannya, suplai bahan makanan justru cenderung didominasi perusahaan besar, termasuk produk kemasan dari pabrik. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” bebernya.
Sebelumnya, Bupati Warsubi terus mengawal pelaksanaan program MBG. Bupati mewajibkan SPPG menyerap produk lokal Jombang agar bisa menjadi penggerak roda ekonomi lokal.
” Uang harus berputar di Jombang. Telur usahakan beli dari orang Jombang, tempe dari Jombang, sayurnya dari Jombang, berasnya dari Jombang, semangka dari Jombang,” katanya.
Bupati menegaskan, semua kebutuhan bahan pangan tersedia di Jombang.
”Telur, beras, sayuran, hingga buah-buahan bisa dipenuhi oleh petani dan pelaku usaha lokal,’’ ucapnya. Termasuk susu, yang bisa diambilkan dari peternak lokal Wonosalam, meski butuh koordinasi lebih lanjut.
”Susunya bisa diusahakan dari Wonosalam malah bagus. Produk-produk lokal yang ada di Jombang tolong dimanfaatkan. Karena semua bahan pokok itu sebenarnya ada di sini,’’ ungkapnya.
Bupati menekankan, penggunaan produk lokal bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban. Ia meminta para pelaksana program benar-benar memperhatikan.
”Ini bukan imbauan, ini wajib. Bahan baku dari Jombang, suplainya orang Jombang, tenaga kerjanya juga wajib orang Jombang,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, ia bakal mengumpulkan 16 SPPG dan yayasan untuk menindaklanjuti hal tersebut. ”Semua SPPG akan kami panggil untuk koordinasi lebih lanjut,” ucapnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto