alexametrics
23 C
Jombang
Wednesday, June 29, 2022

Ada Kasus Balita Stunting, DPRD Jombang Minta Dinkes Tak Lelet

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi mendorong Dinas Kesehatan lebih aktif mengatasi stunting di Jombang yang mencapai 12 ribu balita. Dinkes harus lebih serius memerhatikan stunting terutama yang dihadapi warga kurang mampu di desa-desa.

”Kami ikut prihatin meski laporannya setiap tahun menurun,” ujar dia kemarin (30/12). Dia meminta pemkab, melalui Dinkes lebih bertanggungjawab. Apalagi dari sisi anggaran yang diterima Dinkes cukup banyak setiap tahun. Dari APBD kabupaten saja, Dinkes menerima anggaran senilai Rp 165 miliar. 

”Dinkes harus proaktif turun tangan mengatasi masalah kesehatan. Karena kesehatan ini hal utama yang bersentuhan dengan masyarakat khususnya tentang gizi pada bayi,” tambahnya. Politisi senior ini juga meminta pihak-pihak terkait mulai masyarakat maupun lembaga non pemerintah ikut proaktif menyosialisasikan pentingnya asupan gizi seimbang.  

Baca Juga :  MAN 7 Jombang Siap PTM

Masud melanjutkan, sebagai kabupaten yang menyandang gelar kota layak anak, pemkab harus benar-benar mewujudkan hal tersebut. Dia tak ingin jika penghargaan tersebut hanya dibuktikan secara formalitas. Namun dalam faktanya di masyarakat masih banyak balita yang belum menerima gizi seimbang seperti gizi buruk dan stunting. ”Jangan sampai bangga dengan penghargaan saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil kegiatan bulan timbang per Agustus 2019, tercatat angka stunting di Jombang mencapai 12.013 balita yang tersebar di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Diwek dilaporkan paling banyak mencapai 1.353 balita, Kecamatan Mojoagung 1.213 balita, Kecamatan Kesamben 1.087 balita, Kecamatan Mojowarno 938 balita dan Kecamatan Sumobito 916 balita. (*)

Baca Juga :  Tanggul Sungai Catak Banteng di Betek Mojoagung Semakin Kritis
- Advertisement -

JOMBANG – Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi mendorong Dinas Kesehatan lebih aktif mengatasi stunting di Jombang yang mencapai 12 ribu balita. Dinkes harus lebih serius memerhatikan stunting terutama yang dihadapi warga kurang mampu di desa-desa.

”Kami ikut prihatin meski laporannya setiap tahun menurun,” ujar dia kemarin (30/12). Dia meminta pemkab, melalui Dinkes lebih bertanggungjawab. Apalagi dari sisi anggaran yang diterima Dinkes cukup banyak setiap tahun. Dari APBD kabupaten saja, Dinkes menerima anggaran senilai Rp 165 miliar. 

”Dinkes harus proaktif turun tangan mengatasi masalah kesehatan. Karena kesehatan ini hal utama yang bersentuhan dengan masyarakat khususnya tentang gizi pada bayi,” tambahnya. Politisi senior ini juga meminta pihak-pihak terkait mulai masyarakat maupun lembaga non pemerintah ikut proaktif menyosialisasikan pentingnya asupan gizi seimbang.  

Baca Juga :  Seragam Gratis Jombang Dianggarkan Tahun Depan

Masud melanjutkan, sebagai kabupaten yang menyandang gelar kota layak anak, pemkab harus benar-benar mewujudkan hal tersebut. Dia tak ingin jika penghargaan tersebut hanya dibuktikan secara formalitas. Namun dalam faktanya di masyarakat masih banyak balita yang belum menerima gizi seimbang seperti gizi buruk dan stunting. ”Jangan sampai bangga dengan penghargaan saja,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil kegiatan bulan timbang per Agustus 2019, tercatat angka stunting di Jombang mencapai 12.013 balita yang tersebar di seluruh kecamatan. Di Kecamatan Diwek dilaporkan paling banyak mencapai 1.353 balita, Kecamatan Mojoagung 1.213 balita, Kecamatan Kesamben 1.087 balita, Kecamatan Mojowarno 938 balita dan Kecamatan Sumobito 916 balita. (*)

Baca Juga :  Lapuk, Atap Kelas SD di Jombang Ambruk

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/