alexametrics
23 C
Jombang
Wednesday, June 29, 2022

Sebut Ada Miskomunikasi

SEMENTARA itu, baik Camat Kabuh maupun BPKAD Jombang menyebut ada miskomunikasi terkait lahan kuburan Tionghoa dan rencana pembangunan kantor kecamatan. Surat tersebut hanya pemberitahuan. Pihak BPKAD memastikan lahan milik Pemkab Jombang tak tersentuh makam.

“Jadi surat itu bukan meminta pemindahan, cuma pemberitahuan ke Yayasan Ekoproyo kalau di sekitar situ akan ada pembangunan kantor Kecamatan Kabuh nanti,” terang Anjik Eko Saputro Camat Kabuh.

Menurutnya, lahan pemkab yang bersinggungan dengan makam Tionghoa itu seluas tiga hektare. Dari luas tanah itu pihaknya mengajukan pembangunan kantor kecamatan baru, dan disetujui di lokasi lahan milik pemkab tersebut. “Kebutuhan kita nanti sekitar satu hektare untuk kantor. Pemkab Jombang sudah merencanakan di sana,” tambahnya.

Baca Juga :  Saat Perajin Genting Memutuskan Banting Setir ke Batu Bata

Anjik sempat mengira ada makam yang masuk ke lahan seluas tiga hektare milik Pemkab Jombang tersebut. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada makam yang masuk ke lahan Pemkab Jombang. “Sekalian lahan itu mau diurus sertifikatnya, setelah dicek ternyata aman,” tegas dia.

Senada, M Nasrulloh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, melalui Dwi Ariani Kabid Aset menyebut jika ada miskomunikasi soal rencana sertifikasi lahan di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. “Kami melakukan tindaklanjut inventarisasi dan penyelamatan aset Pemkab Jombang,” terangnya.

Dalam proses itu BPKAD bersurat ke sejumlah OPD hingga tingkat kecamatan, dan salah satu lahan yang belum tersertifikasi adalah lahan seluas tiga hektare di dekat makam Tionghoa Kabuh. “Miskomunikasinya di situ, dikira kita mensertifikatkan dengan yang di makam. Padahal tidak, kami juga tahu batasan (lahan,Red) kami,” ungkap dia.

Baca Juga :  RS Pelengkap Medical Center (PMC) Jombang Komitmen Layani Masyarakat

Permasalahan soal lahan itu dianggapnya sudah klir saat dilakukan hearing di DPRD Jombang beberapa waktu lalu. “Kita juga sepakat akan ada pengukuran bersama nanti, dari Pemkab, yayasan juga sekalian dari BPN,” pungkas Dwi Ariani.

- Advertisement -

SEMENTARA itu, baik Camat Kabuh maupun BPKAD Jombang menyebut ada miskomunikasi terkait lahan kuburan Tionghoa dan rencana pembangunan kantor kecamatan. Surat tersebut hanya pemberitahuan. Pihak BPKAD memastikan lahan milik Pemkab Jombang tak tersentuh makam.

“Jadi surat itu bukan meminta pemindahan, cuma pemberitahuan ke Yayasan Ekoproyo kalau di sekitar situ akan ada pembangunan kantor Kecamatan Kabuh nanti,” terang Anjik Eko Saputro Camat Kabuh.

Menurutnya, lahan pemkab yang bersinggungan dengan makam Tionghoa itu seluas tiga hektare. Dari luas tanah itu pihaknya mengajukan pembangunan kantor kecamatan baru, dan disetujui di lokasi lahan milik pemkab tersebut. “Kebutuhan kita nanti sekitar satu hektare untuk kantor. Pemkab Jombang sudah merencanakan di sana,” tambahnya.

Baca Juga :  Diserang Hama, Pupuk Sulit, Harga Anjlok, Petani Tembakau Merana

Anjik sempat mengira ada makam yang masuk ke lahan seluas tiga hektare milik Pemkab Jombang tersebut. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada makam yang masuk ke lahan Pemkab Jombang. “Sekalian lahan itu mau diurus sertifikatnya, setelah dicek ternyata aman,” tegas dia.

Senada, M Nasrulloh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, melalui Dwi Ariani Kabid Aset menyebut jika ada miskomunikasi soal rencana sertifikasi lahan di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. “Kami melakukan tindaklanjut inventarisasi dan penyelamatan aset Pemkab Jombang,” terangnya.

Dalam proses itu BPKAD bersurat ke sejumlah OPD hingga tingkat kecamatan, dan salah satu lahan yang belum tersertifikasi adalah lahan seluas tiga hektare di dekat makam Tionghoa Kabuh. “Miskomunikasinya di situ, dikira kita mensertifikatkan dengan yang di makam. Padahal tidak, kami juga tahu batasan (lahan,Red) kami,” ungkap dia.

Baca Juga :  Mengarsir di Alam Terbuka, Bekal Anak Bisa Mandiri
- Advertisement -

Permasalahan soal lahan itu dianggapnya sudah klir saat dilakukan hearing di DPRD Jombang beberapa waktu lalu. “Kita juga sepakat akan ada pengukuran bersama nanti, dari Pemkab, yayasan juga sekalian dari BPN,” pungkas Dwi Ariani.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/