24.6 C
Jombang
Saturday, January 28, 2023

Giliran Perangkat Desa Demo ke Jakarta, Tolak Wacana Jabatan 9 Tahun

JOMBANG – Usai ratusan kades melakukan aksi damai beberapa waktu lalu, giliran ratusan perangkat desa di Jombang bertolak ke Jakarta kemarin (24/1). Mereka diberangkatkan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dari Pendopo Kabupaten Jombang.

Pantauan di lokasi, tampak ratusan perangkat desa mulai berkumpul di Pendopo Kabupaten sejak pukul 13.00. Sedikitnya ada 17 unit bus berukuran besar yang akan membawa 748 perangkat desa se Jombang ke Jakarta.

Sebelum berangkat, anggota PPDI ini membentangkan spanduk berisi tuntutan sembari meneriakkan yel-yel. Di antaranya “Kami PPDI Kabupaten Jombang menolak usulan APDESI masa bakti perangkat desa sama dengan kepala desa. Masa jabatan perangkat desa sampai 60 tahun harga mati”.

Ketua PPDI Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, aksi damai yang rencana digelar di depan gedung DPR RI rencana dilakukan pada Rabu (25/1) pagi. Aksi tersebut sebagai respons atas rekomendasi yang dikeluarkan DPP APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia) terkait masa jabatan perangkat desa sembilan tahun sama dengan masa jabatan kepala desa. ”Salah satu poin rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan kepala desa, yakni 9 tahun. Kami perangkat desa tidak sepakat dengan poin tersebut. Kami tetap meminta jabatan perangkat desa ditentukan umur, yakni 60 tahun,” ujar dia.

Baca Juga :  Mantri BRI di Banjar, Jadi Aktor Inklusi Keuangan dan Kesejahteraan Keluarga 

Menurutnya, masa jabatan perangkat desa 60 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. ”Memang jabatan 9 tahun itu masih wacana, tapi kami tetap menolaknya. Soal jabatan kades 9 tahun silakan. Kami perangkat desa tetap meminta umur 60 tahun, berakhir,” tambah Sekdes Bawangan, Kecamatan Ploso ini.

Disinggung mengenai sumber dana kegiatan tersebut, Teguh mengatakan bersumber dari swadaya para anggota PPDI se Kabupaten Jombang. Ia juga menegaskan meskipun perangkat desa melakukan aksi damai ke Jakarta, pelayanan di kantor desa tetap berjalan normal. ”Jadi kami tidak berangkat semua. Dari total 3.200-an perangkat desa, yang berangkat ada 748 orang .Sisanya tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Kami juga sudah mendapatkan izin dari kepala desa,” pungkasnya.

Baca Juga :  Awas Lur! Ada Lubang Besar di Jembatan Desa Catakgayam

Sementara itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab berharap perjalanan ratusan perangkat desa menuju Jakarta diberikan keselamatan dan keamanan. Terkait aksi damai yang dilakukan perangkat desa, ia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. ”Saya hanya memberangkatkan, tidak bisa melarang, tidak bisa mencegah. Mereka sudah punya forum sendiri. Ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Soal tuntutan tergantung di sana. Mereka sendiri yang mengusulkan, DPR RI yang menentukan. Saya hanya berpesan agar perangkat desa Jombang senantiasa menjaga kesehatan,” ujar Bupati Mundjidah. (ang/naz/riz)






Reporter: Anggi Fridianto

JOMBANG – Usai ratusan kades melakukan aksi damai beberapa waktu lalu, giliran ratusan perangkat desa di Jombang bertolak ke Jakarta kemarin (24/1). Mereka diberangkatkan Bupati Jombang Mundjidah Wahab dari Pendopo Kabupaten Jombang.

Pantauan di lokasi, tampak ratusan perangkat desa mulai berkumpul di Pendopo Kabupaten sejak pukul 13.00. Sedikitnya ada 17 unit bus berukuran besar yang akan membawa 748 perangkat desa se Jombang ke Jakarta.

Sebelum berangkat, anggota PPDI ini membentangkan spanduk berisi tuntutan sembari meneriakkan yel-yel. Di antaranya “Kami PPDI Kabupaten Jombang menolak usulan APDESI masa bakti perangkat desa sama dengan kepala desa. Masa jabatan perangkat desa sampai 60 tahun harga mati”.

Ketua PPDI Jombang Teguh Wahyudi mengatakan, aksi damai yang rencana digelar di depan gedung DPR RI rencana dilakukan pada Rabu (25/1) pagi. Aksi tersebut sebagai respons atas rekomendasi yang dikeluarkan DPP APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia) terkait masa jabatan perangkat desa sembilan tahun sama dengan masa jabatan kepala desa. ”Salah satu poin rekomendasi tersebut menyebutkan bahwa jabatan perangkat desa akan disamakan dengan kepala desa, yakni 9 tahun. Kami perangkat desa tidak sepakat dengan poin tersebut. Kami tetap meminta jabatan perangkat desa ditentukan umur, yakni 60 tahun,” ujar dia.

Baca Juga :  8 PAUD di Jombang Tak Bisa Cairkan BOP, Ini Penyebabnya

Menurutnya, masa jabatan perangkat desa 60 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. ”Memang jabatan 9 tahun itu masih wacana, tapi kami tetap menolaknya. Soal jabatan kades 9 tahun silakan. Kami perangkat desa tetap meminta umur 60 tahun, berakhir,” tambah Sekdes Bawangan, Kecamatan Ploso ini.

Disinggung mengenai sumber dana kegiatan tersebut, Teguh mengatakan bersumber dari swadaya para anggota PPDI se Kabupaten Jombang. Ia juga menegaskan meskipun perangkat desa melakukan aksi damai ke Jakarta, pelayanan di kantor desa tetap berjalan normal. ”Jadi kami tidak berangkat semua. Dari total 3.200-an perangkat desa, yang berangkat ada 748 orang .Sisanya tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Kami juga sudah mendapatkan izin dari kepala desa,” pungkasnya.

Baca Juga :  Kalo Bambu Masih Eksis di Jombang

Sementara itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab berharap perjalanan ratusan perangkat desa menuju Jakarta diberikan keselamatan dan keamanan. Terkait aksi damai yang dilakukan perangkat desa, ia menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat. ”Saya hanya memberangkatkan, tidak bisa melarang, tidak bisa mencegah. Mereka sudah punya forum sendiri. Ini dilaksanakan seluruh Indonesia. Soal tuntutan tergantung di sana. Mereka sendiri yang mengusulkan, DPR RI yang menentukan. Saya hanya berpesan agar perangkat desa Jombang senantiasa menjaga kesehatan,” ujar Bupati Mundjidah. (ang/naz/riz)






Reporter: Anggi Fridianto

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/