Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penjelasan Mengenai e Bupot PPh 23 / 26
E bupot pph 23 adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan layanan berupa pembuatan bukti potong tarif PPh 23 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26. Aplikasi e-bupot pph 23 memberikan kemudahan bagi para wajib pajak karena pembuatan bukti potong pajak ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Aplikasi e-bupot pph 23 dari DJP sebenarnya diperuntukkan bagi PKP dan non PKP. Namun harus dipastikan bahwa wajib pajak menggunakan sebuah aplikasi e-bupot pph 23 dalam mengirimkan bukti potong berkenaan dengan transaksi tarif PPh 23 dan PPh 26. Kebijakan e-bupot pph 23 non PKP ditetapkan pada bulan Oktober 2020 dari keputusan Dirjen Pajak untuk mempersiapkan keperluan administrasi dan menambah ketepatan waktu.
Penerapan e Bupot PPh 23/26
Berdasarkan pada PER-04/PJ/2017, e bupot ini sebenarnya sudah mulai ditetapkan sejak bulan Maret tahun 2017. Namun pada tahap awal, peraturan ini belum mencakup aplikasi e bupot pph 23 /26. Hal inilah yang membuat para pengusaha kena pajak atau PKP belum bisa melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 di aplikasi e bupot pph 23 /26 dalam bentuk elektronik. Pada saat itu sistem pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 semuanya harus dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak secara manual.
Pada tahun berikutnya, aplikasi e bupot pph 23 /26 akhirnya diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui KEP-599/PJ/2019 mengenai Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
Akan tetapi perlu diingat bahwa aplikasi e bupot pph 23 /26 ini hanya bisa dimanfaatkan wajib pajak yang bertindak sebagai pembuat bukti potong dan yang membuat serta melaporkan SPT Masa PPh 23/26 skala kecil saja. Wajib pajak yang dapat menggunakan aplikasi e bupot pph 23 / 26 ini adalah wajib pajak yang tercantum dalam peraturan KEP-599/PJ/2019.
Kriteria yang Harus Dipenuhi Dalam Melaporkan E Bupot PPh 23
Apabila wajib pajak berniat untuk melaporkan e bupot pph 23, maka ia harus memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:
- Wajib pajak yang dikukuhkan atau belum dikukuhkan sebagai PKP dan non PKP dapat menggunakan aplikasi wajib pajak berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 dan PER-04/PJ/2017.
- Wajib pajak dapat menyertakan 20 bukti pemotongan tarif PPh Pasal 23/26 atau lebih dalam satu masa pajak.
- Wajib pajak harus memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp100.000.000 atas Dasar Pengenaan Pajak PPh.
- Penyampaian SPT Masa dapat dilakukan oleh wajib pajak secara elektronik.
Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan
- Standarisasi penomoran Bukti Pemotongan (e bupot pph 23/26), nomor urut akan diberikan secara berurutan, dan penomoran atas formulir kertas akan terpisah dengan dokumen elektronik. Selain itu, Nomor Urut Bukti Pemotongan pada Aplikasi e-Bupot 23/26 secara otomatis akan di-generate oleh sistem, sehingga nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan. Nomor juga tidak tersentralisasi karena nomor dibuat untuk masing-masing Pemotong Pajak.
- Mencantumkan NPWP. Jika tidak memiliki NPWP, maka akan menggunakan NIK.
- Kemudian, tanggal pengesahan Surat Keterangan Domisili beserta nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas harus dicantumkan
- Bukti Pemotongan harus ditandatangani secara Elektronik, melekat pada Sertifikat Digital.
- Menyertakan pula Bukti Pemotongan untuk Wajib Pajak, kode objek pajak, dan Masa Pajak
Bagaimana Caranya Mengakses E Bupot PPh 23?
Untuk dapat melaporkan e bupot PPh 23, wajib pajak harus mengakses layanannya melalui aplikasi DJP. Caranya adalah sebagai berikut:
- Tahap pertama, wajib pajak harus mengaktifkan EFIN. Secara garis besar, istilah EFIN merujuk pada nomor identitas wajib pajak bagi setiap pengguna e-filing. Karena penggunaan EFIN ini hanya dilakukan sekali, maka wajib pajak hanya perlu melakukan pengajuan satu kali saja yaitu sebelum mendaftar efiling.
Untuk dapat mengajukan permohonan EFIN, wajib pajak dapat mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, atau langsung mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa dokumen sesuai persyaratan. - Apabila efin pajak sudah berhasil diaktifkan, maka langkah berikutnya adalah melakukan login di situs www.djponline.pajak.go.id dengan memasukkan NPWP dan kata sandi yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah itu pilihlah menu profil dan aktivasi fitur layanan, lalu klik centang untuk memilih e bupot pph 23 /26
- Klik ubah fitur layanan, setelah itu akan ada konfirmasi untuk mengubah layanan tekan “Ya”.
Jika proses aktivasi sudah berhasil dilakukan, maka akan muncul pemberitahuan “aktivasi akses di DJP Online sudah berhasil”. Setelah itu wajib pajak sudah dapat langsung melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui aplikasi e bupot pph 23 / 26.
Mengenal Aplikasi Pengelolaan Pajak
Melihat penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan e bupot pph 23 / 26 dari Direktorat Jenderal Pajak terbukti efektif dalam mempermudah proses penerbitan bukti pemotongan pajak, karena wajib pajak sudah dapat melakukan prosesnya secara online.
Namun tak dapat dipungkiri, sampai saat ini masih banyak badan usaha atau organisasi yang membutuhkan proses pengurusan pajak yang lebih mudah dan efisien waktu. Karena itu, tak heran banyak dari mereka yang akhirnya memanfaatkan aplikasi pengelolaan pajak terbaik seperti Mekari Klikpajak.
Aplikasi Mekari Klikpajak adalah salah satu aplikasi pengelolaan pajak terbaik karena memiliki fitur yang lengkap mulai dari e-Registration, e-SPT, e-Filing, e-Faktur, serta e-Biling. Selain itu aplikasi Mekari Klikpajak sudah terdaftar sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga keamanan data wajib pajak sangat terjamin. (sul/riz)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
