Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hingga kini, aset bekas terminal Jombang ini belum juga kembali ke tangan pemkab, prosesnya juga terlihat maju-mundur. Tunggakan sewa juga belum sepenuhnya terbayar, padahal tunggakannya sudah mencapai Rp 5 miliar dan jadi temuan BPK.
”Terkait aset-aset, kita selalu melakukan inventarisasi semua aset-aset dengan didata, disertifikatkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” ujar Akhmad Jazuli Sekdakab Jombang (sekarang Agus Purnomo, Red) kepada Jawa Pos Radar Jombang (13/3/2019).
Hanya memang diakui Jazuli, prosesnya membutuhkan waktu yang relatif panjang. Sehingga prosesnya bertahap mulai dari aset-aset yang mudah. ”Untuk sertifikat aset-aset itu terus berjalan, yang mudah-mudah dulu, yang sulit-sulit sambil jalan. Seperti sekolah-sekolah SD, itu kebanyakan tanah desa asalnya, sehingga butuh ketelitian terkait berkas-berkasnya,” bebernya.
Disinggung status aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit yang sejak 2016 masa hak guna bangunan berakhir, disebutnya masuk dalam salah satu agenda prioritas utama. ”Seperti aset pertokoan di Simpang Tiga itu dulu kontrak 20 tahun, itu HGB. Jadi kalau kontrak habis, akan kita manfaatkan untuk kepentingan pemkab. Masih kita kaji, masih proses,” bebernya.
Pihaknya masih perlu mengkaji lebih jauh, termasuk mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang sekarang ini masih menempati aset tersebut. ”Harapan Pemkab tidak ada perpanjangan lagi, karena akan dimanfatkan untuk fasilitas pelayanan terpadu, misal urusan pengurusan administrasi kependudukan, perizinan dan pelayan-pelayanan publik lainnya. Tujuannya begitu, masih dikaji, masih dalam proses,” imbuhnya.
Disinggung beberapa kabupaten/kota menggandeng institusi Kejaksaan?, Pemkab Jombang disebutnya juga sudah melangkah. ”Kita sudah menjalin MoU dengan kejaksaan, tidak hanya kaitan aset, pajak juga kita minta pendampingan, misalkan ada sengketa terkait aset, kita bisa minta pendampingan kejaksaan,” imbuhnya.
Disinggung penilaian dewan masih banyak aset belum terkelola secara maksimal, pihaknya pun tak menampik. ”Yang belum maksimal, memang diupayakan dikaji, dikoordinasikan, karena memang banyak sebab yang melatarbelakangi,” singkat Jazuli.
Sementara itu, hingga Juni 2022, polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit tak kunjung tuntas. Dari besaran tunggakan sewa sebesar Rp 5 miliar, masih terbayar Rp 195 juta. Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengingatkan komitmen penghuni ruko melunasi tunggakan. ”Harapan kita sesuai apa yang menjadi temuan BPK, yang bersangkutan harus membayar Rp 5 miliar. Sesuai komitmen awal, mereka mau bayar sesuai temuan itu (BPK, Red),” kata Agus, kepada Jawa Pos Radar Jombang (12/6).
Agus menambahkan, sampai saat ini pemkab terus mengedepankan pendekatan persuasif kepada para penghuni ruko. ”Yang jelas tetap jalan dan OPD (disdagrin, Red) sudah komunikasi dengan penghuni ruko,” bebernya.
Ia optimistis permasalahan ini segera kelar. Selain meminta dinas perdagangan dan perindustrian intens melakukan pendekatan, juga sudah ada pansus di dewan. ”Sudah ada pansus juga,” bebernya.
Namun demikian, pemkab juga sudah memikirkan langkah-langkah tindak lanjut misal dalam prosesnya nanti menemukan jalan buntu. ”Ketika langkah-langkah itu ternyata belum berjalan dengan baik, akan melakukan langkah tegas,” singkat pejabat pengelola barang daerah ini.
Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang menunggu rekomendasi Pansus Penyelamatan Aset Daerah DPRD Jombang terkait polemik aset ruko Simpang Tiga Mojongapit. ”Sementara masih jalan di tempat, kita nunggu proses-proses dan rekomendasi pansus,” kata Kepala Disdagrin Jombang Hari Oetomo. (naz/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


