Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi A DPRD Jombang Gelar RDP dengan Bapenda dan IPPAT

M
Penulis: M Nasikhuddin❯
Photo
Photo
JOMBANG - Komisi A DPRD Jombang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) serta ikatan pejabat pembuat akta tanah (IPPAT). RDP itu berkaitan dengan penetapan nilai transaksi/pasar bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono menyampaikan,  PPAT atau notaris merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab besar. Sebab, berkewenangan mengeluarkan dokumen yang memiliki konsekuensi hukum. Sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

“Secara umum kami mengerti kegelisahan dari rekan-rekan IPPAT. Namun kami juga tidak bisa mengesampingkan aturan yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya. Semua pihak sepakat agar ada aturan baku terkait nilai transaksi yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Eksan Gunajati, menyebut jika selama ini terjadi salah persepsi. Terutama, perihal penetapan BPHTB yang  dilakukan berdasarkan nilai pasar, bukan nilai jual oyek pajak (NJOP). Kenapa penetapan BPHTB tidak berdasarkan NJOP karena Jombang tergolong telat dalam melakukan pembaruan hal itu.

“Di Jombang sangat tertinggal jauh dengan wilayah lain, karena tidak melakukan pembaruan secara periodik,” pungkasnya.

 

Photo
Photo
Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Jombang Dorong Gerakan Tertib Arsip Keluarga Masuk Raperda Kearsipan

DPRD Jombang Dorong Gerakan Tertib Arsip Keluarga Masuk Raperda Kearsipan

Komisi A DPRD Jombang mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kearsipan tidak hanya mengatur tata kelola arsip di pemerintahan, tetapi juga menyentuh gerakan tertib arsip hingga

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer