Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono menyampaikan, PPAT atau notaris merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab besar. Sebab, berkewenangan mengeluarkan dokumen yang memiliki konsekuensi hukum. Sebagaimana diatur dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
“Secara umum kami mengerti kegelisahan dari rekan-rekan IPPAT. Namun kami juga tidak bisa mengesampingkan aturan yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya. Semua pihak sepakat agar ada aturan baku terkait nilai transaksi yang ditetapkan.
Kepala Bapenda Eksan Gunajati, menyebut jika selama ini terjadi salah persepsi. Terutama, perihal penetapan BPHTB yang dilakukan berdasarkan nilai pasar, bukan nilai jual oyek pajak (NJOP). Kenapa penetapan BPHTB tidak berdasarkan NJOP karena Jombang tergolong telat dalam melakukan pembaruan hal itu.
“Di Jombang sangat tertinggal jauh dengan wilayah lain, karena tidak melakukan pembaruan secara periodik,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

