Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Setelah Pasang Stiker, Berharap Ada Tindaklanjut, Polemik Ruko Simpang Tiga

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
Photo
Photo
JOMBANG – Rencana Pemkab Jombang yang akan memasang stiker di pertokoan Simpang Tiga Jombang, mendapat dukungan dari pemerhati kebijakan publik Ahmad Solikhin Ruslie. Namun, setelah itu, harus ada tindaklanjut lebih kongkret.

”Sudah bagus (rencana pasang stiker, Red), sama dengan penerima bantuan yang masuk rumah tangga miskin, kan rumahnya dikasih semacam itu,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang. Selama ini pemkab belum berani mengambil alih meski HGB sudah habis sejak 2016 lalu.

”Kalau perlu ditambahi (stiker, Red) penempatan ini sejak tanggal sekian itu ilegal, karena selesainya HGB  sudah jelas,” imbuh dia. Secara aturan, jelasnya, setelah hak guna habis, maka otomatis kembali ke pemkab. ”Baik tanah dan bangunannya. Tidak bisa mereka mengklaim tanah milik pemkab, bangunan milik mereka. Kalau mau ambil ya ambil saja bangunannya, dimana bangunan itu berdiri,” ujar Solikhin.

Sejauh ini, polemik ruko simpang tiga memang tak kunjung kelar. Diharapkan, dengan pemasangan stiker itu pemkab bisa segera mengambil alih aset simpang tiga. ”Kalau mereka tetap mengklaim bangunan bukan milik pemkab, saya pikir mereka tidak paham,” lanjut dia.

Dikatakan, stiker yang dipasang nanti tak sekadar menyatakan lahan dan bangunan merupakan aset pemkab. ”Kalau perlu isi stikernya lebih tegas lagi, sejak 2016 adalah milik pemkab penuh. Menempati ruko sejak tahun itu (November 2016, Red) sampai saat ini adalah pelanggaran,” tuturnya.

Kedua, diharapkan, pemkab ke depan tak hanya memasang stiker. Harus ada tindakan lebih kongkret. Sebab sama halnya dengan papan yang kini dipasang di area tersebut sejak HGB habis 2016 lalu. ”Jadi harus ada langkah riil lagi, tidak hanya pasang stiker. Artinya kalau setelah dipasang mereka mau apa lagi, ini persoalan penegakan hukum saja. Karena sudah jelas HGB habis, seluruhnya kembali ke pemkab,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Jombang Abdul Majid Nindyagung, mengaku sudah ada pertemuan tim penyelemat aset daerah. Namun, ia tak berani menjabarkan opsi yang bakal dilakukan pemkab dalam waktu dekat ini. ”Yang jelas sampai sekarang Disdagrin terus mengupayakan penyelesaian,” katanya.

Dia menyebut, area simpang tiga masuk dalam objek PBB. Mereka yang membayar merupakan yang menempati, lantaran mengklaim bangunan adalah milik penghuni. ”Memang tanah dan bangunan itu ada PBB-nya. Biasanya yang membayar, pihak yang menempati,” pungkas Agung.

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer