Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Acep Subhan Saepudin membenarkan terkait pelaksanaan sidang kasus perpusdes. ”Ya hari ini (kemarin, Red) agendanya pembacaan pleidoi dari terdakwa,” terang Acep kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.
Sidang digelar secara virtual. Majelis hakim, JPU dan penasehat hukum terdakwa bersidang dari Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara Terdakwa Cucuk mengikuti sidang secara virtual dari Lapas Kelas IIb Jombang. Dalam poin pembelaannya, Cucuk menyebut dirinya tak bersalah dalam kasus itu. Ia, juga meminta divonis seringan-ringannya. ”Poinnya terdakwa minta hukuman bebas karena dia jadi tulang punggung keluarga,” tambah Acep.
Usai pembacaan pembelaan, Cokorda Gede Arthana, ketua Majelis Hakim menskors persidangan. ”Persidangan ditunda Senin (21/3) depan dengan agenda replik,” pungkasnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jombang menjatuhkan tuntutan pidana penjara 5 tahun denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan kepada terdakwa Cucuk Suhardi, 49. Selain itu, Cucuk juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 328.012.661,80 subsidair 2 tahun 6 bulan penjara (7/3).
JPU berpendapat perbuatan terdakwa Cucuk Suhardi telah memenuhi unsur dakwaan primair, yakni pasal 2 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selain pertimbangan JPU menjatuhkan tuntutan karena terdakwa belum mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
Sebelumnya, Zainal Fanani selaku penasehat hukum terdakwa menyebut ada sejumlah keraguan terkait materi dakwaan yang disampaikan JPU terhadap Cucuk. "Yang menjadi persoalan adalah ketika pasal 2 pasal 3, barangsiapa memperkaya diri sendiri atau orang lain, siapapun yang menerima atau kooporat dikenakan pasal 2, akan tetapi saya mencurigai bahwa karena ini proyek besar, sekitar Rp 2 miliar itu dilakukan nggak mungkin sendiri, diduga ada mungkin oknum di tingkat desa atau di tingkat kecamatan atau pihak lainnya terlibat, tapi di sini tidak ada disentuh sama sekali. Saya memasukkan suap menyuap," tandasnya.
Selanjutnya,berdasarkan hasil perhitungan inspektorat, kerugian negara mencapai Rp 300 juta lebih. Sementara saat menjalani sidang pemeriksaan, Cucuk tidak mengakui bahwa dirinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. "Sempat ditanya oleh teman advokat juga, apakah menyesal? menyesal. Apakah memberikan kepada orang lain? tidak pernah memberikan kepada lain. Itu bertolak belakang dengan pemikiran saya," imbuh Fanani.
Menurutnya, tidak mungkin korupsi dilakukan sendiri. Apalagi proyek perpusdes merupakan proyek besar, dan melibatkan banyak pihak. "Namanya korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri karena di situ juga ada penandatanganan berkas dll. Kakau memang di situ banyak yang terlibat harusnya (proses penyelidikan) juga bisa menyelesaikan itu," bebernya.
Keraguan lainnya, dalam hal pelaku tidak atau belum mau mengakui, ini harus diungkap. "Apakah pelaku ketakutan karena mungkin ada tekanan dari pihak tertentu atau seperti apa, ini yang harusnya disampaikan secara konsisten," bebernya.
Fanani pun juga sudah mempersiapkan langkah pascapembacaan tuntutan kliennya. "Dan catatan keraguan-keraguan seperti ini, kalau toh nanti setelah tuntutan ada pembelaan, maka dalam pembelaan itu akan saya sampaiakan bahwa ada orang yan terlibat terkait itu," tandasnya.
Dia berharap Kejari Jombang menindaklanjuti atas kecurigaan-kecurigaan yang terungkap saat persidangan. "Harapan saya kejaksaan menindaklanjuti atas kecurigaan-kecurigaan yang waktu persidangan baik perangkat desa, pihak kecamatan, tapi ini masih diduga. Mungkin juga ada keterlibatan orang lain di luar lembaga itu, cuma ditutupi oleh Pak Cucuk," tandas Fanani.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menahan Cucuk Suhardi, 49, tersangka kasus dugaan korupsi dana desa program pengadaan perpustakaan desa 2019, Kamis siang (4/11).
Melalui surat nomor KEP. 02/M.5/Fd.1/03/2021 tertanggal 2 Maret 2021, penyidik kejaksaan menetapkan Cucuk Suhardi, pemilik CV Media Mentari selaku penyedia jasa dalam proyek pengadaan perpustakaan desa 2019 menjadi tersangka. Dari hasil audit keuangan, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 328 juta. Cucuk, dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
