Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Sebelum BPD dan RT RW, kepala desa dan perangkat sudah lebih dulu tercover,” ungkap Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang Binti Kristanti, kemarin.
Kebijakan ini menindaklanjuti amanat Perbup 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBDes Tahun 2022. Serta Perbup Jombang Nomor 65 Tahun 2021 tentang PDRD yang merupakan turunan dari regulasi di atasnya, yakni Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tertanggal 25 Maret. ”Jaminan yang dicover adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” bebernya.
Jaminan kecelakaan kerja merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan saat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) saat menjalankan tugas. ”Misalnya saat mengikuti sosialisasi seperti di kantor kecamatan ini, kemudian di jalan mengalami kecelakaan, maka langsung bisa menjalani pengobatan di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, tanpa surat rujukan,” jelas Binti.
Manfaat yang diberikan berupa pengobatan sampai sembuh. Selain itu, jika belum mampu bekerja lagi akibat kecelakaan kerja, akan ada manfaat penggantian upah atau disebut Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
Tidak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mencover jaminan kematian untuk ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jaminan kematian ini diberikan untuk meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian, santunan berkala, serta beasiswa untuk dua anak peserta yang memenuhi persyaratan.
Santunan kematian sebesar Rp 20 juta, santunan berkala Rp 12 juta, biaya pemakaman Rp 10 juta. Sementara beasiswa diberikan kepada peserta yang masa iuran paling singkat tiga tahun. TK sampai SD sederajat Rp 1,5 juta per anak per tahun maksimal delapan tahun.
SMP sederajat Rp 2 juta per anak per tahun maksimal tiga tahun, SMA sederajat Rp 3 juta per anak per tahun maksimal tiga tahun, dan pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan Rp 12 juta per anak per tahun maksimal lima tahun. ”Kita sosialisasikan program ini ke anggota BPD dan RT RW agar mereka aman dan terlindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

