
JOMBANG – Proyek pembangunan gedung Ponek senilai Rp 6,9 miliar di RSUD Ploso berjalan molor. Sesuai kontrak kerja, Jumat (17/12) kemarin hari terakhir pengerjaan. Di lapangan kondisinya masih amburadul.
Heru Purwanto PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) RSUD Ploso tak menampik pengerjaan proyek berjalan molor. ”Iya memang masih ada pengerjaan. Untuk progres pembangunan gedung ponek minus 6 persen,” bebernya.
Karena masa kontrak kerja sudah berakhir, pihak pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo mengajukan penambahan waktu untuk melanjutkan pengerjaan.
Dikarenakan pengerjaan kurang enam persen, hal itu menjadi pertimbangan PPK tidak memutus kontrak. "Pertimbangan dari rapat kemarin. Karena progres pengerjaannya juga bagus, kami beri tambahan waktu," bebernya.
Meski ada penambahan waktu, kepada pelaksanan juga diberlakukan denda berjalan 1/1.000. "Sebenarnya pelaksana meminta waktu tambahan sampai akhir Desember, tapi kami hanya memberi tambahan waktu 10 hari," katanya.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, sampai dengan pada pekan sebelumnya, Jumat (10/12) progres pengerjaan gedung ponek masih tercapai sekitar 75 persen alias. Anehnya, hanya dalam waktu sepekan, PPK menyebut progres pengerjaan bisa mencapai progres hingga 94 persen. Artinya dalam sepekan bisa mencapai progres hingga 19 persen. Sementara untuk mengejar kekurangan enam persen, pelaksana minta waktu sampai 13 hari. ”Itu laporan perhitungan progresnya patut dipertanyakan. Kalau sampai laporan progresnya abal-abal ada konsekuensi serius, bisa dijadikan dasar blacklist,” terang salah satu pelaku usaha kontruksi yang minta namanya disembunyikan.
Pihaknya mendorong aparat berwenang melakukan monitoring evaluasi ke lapangan. ”Sebab saya rasa janggal sekali. Dari hitung-hitungan progres pengerjaan cenderung tidak rasional, mestinya inpektorat bisa turun menindaklanjuti,” tandasnya.
Selain pembangunan gedung ponek, pembangunan gedung UGD di RSUD Ploso juga molor. "Kalau UGD hanya diberi tambahan waktu 2 hari, karena hanya memasang AC saja," pungkas Heru.
Seperti diberitakan sebelumnya, banyaknya pengerjaan proyek fisik molor mendapat sorotan tajam dari kalangan dewan. Para wakil rakyat meminta pemkab tegas kepada pelaksana proyek. Salah satunya mengajukan daftar blacklist atau daftar hitam. ”Terkait proyek molor, kita minta pemkab tegas kepada pelaksana yang tidak bisa bekerja secara profesional. Tidak cukup hanya denda, pemkab bisa mengajukan blacklist (daftar hitam) hingga putus kontrak sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Miftahul Huda Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang.
Dengan begitu, penyedia jasa yang tak mampu bekerja profesional, ke depan tidak bisa lagi mengikuti proses lelang. ”Dengan begitu, ada efek jera bagi pelaksana, khususnya bagi pelaksana yang nyata-nyata terbukti tidak bisa bekerja profesional,” bebernya.
Politisi PKB menegaskan, daari hasil evaluasinya, hampir setiap tahun selalu menemukan proyek pembangunan di Jombang molor. ”Bukannya lebih baik, tahun ini sepertinya semakin parah. Sehingga terkesan tidak ada proses evaluasi,” tandasnya.
Sebut saja sejumlah proyek di RSUD Ploso, termasuk proyek-proyek puskesmas di lingkup dinas kesehatan. Hasil pantauan di lapangan banyak yang berjalan tak maksimal.
Mulai dari Puskesmas Jarakkulon, Puskesmas Kesamben Ngoro dan banyak proyek lainnya berjalan molor. ”Ini harus menjadi evaluasi serius. Harusnya pemkab belajar dari kesalahan kemarin, sehingga hal ini bisa diantisipasi. Kalau seperti ini masyarakat juga yang dirugikan,” tandasnya.



