
JOMBANG - Andik Basuki Rahmad Ketua Komisi A DPRD Jombang, mengaku sebelumnya warga sudah berkirim surat permohonan hearing terkait permasalahan hunian di atas tanah negara. Banyak persoalan yang dikeluhkan. Selain harga sewa tinggi juga intimidasi oknum yang mengatasnamakan PT KAI.
”Warga mengeluhkan tarikan-tarikan ilegal yang dilakukan oknum. Pada waktu melakukan penarikan tidak disertai kuitansi,” katanya. Seharusnya, hal ini menjadi perhatian pemerintah desa setempat karena lokasi tanah berada di desa. Terkait hal ini pemangku wilayah juga harus bertanggungjawab. ”Apabila benar hal ini tidak boleh terjadi, saran kami harus melibatkan pemerintah desa setempat,” tambah dia.
Untuk mengurai permasalahan ini, pihaknya berencana akan memanggil pemerintah desa dan PT KAI. ”Ya, kami undang kembali pemerintah desa dan PT KAI. Semoga nanti ada titik temu dan baik buat semuanya,” pungkas Andik.
Sementara itu, Manajer Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko, membantah adanya intimidasi kepada warga. Selama ini yang dilakukan adalah penertiban aset di titik wilayah Daop 7 Madiun.
”Tidak ada intimidasi, kami hanya melakukan penertiban,” ujarnya saat dikonfirmasi petang kemarin. Menurutnya, ada kebijakan PT KAI untuk optimalisasi kinerja dari aset PT KAI selain jasa angkutan penumpang dan barang. “Kami dituntut untuk meningkatkan pendapatan,” tambahnya.
Saat ditanya keluhan warga di Desa Desa Losari dan Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang serta Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh yang harga sewanya semakin tinggi. Ixfan menjelaskan, harga sewa sudah ada ketentuan yang berlaku. Melihat dari NJOP masing-masing daerah dan keperuntukannya.
Dia lantas mencontohkan, di Kecamatan Ploso dan Kecamatan Jombang itu jelas tinggi. ”Karena lokasinya sangat potensial. Digunakan untuk rumah atau usaha, kalau rumah harganya lebih murah,” bebernya. Apabila penghuni lahan merasa keberatan dengan harga sewa yang sudah ditetapkan. Bisa melakukan negosisasi dengan aset yang lain. ”Karena pemilik punya kewenangan untuk mengatur,” terangnya.
Ixfan mengaku, sebenarnya tidak ada komplain dari masyarakat. ”Informasinya malah dari pihak luar. Kami tidak ingin warga terprovokasi,” pungkas dia.



