Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Indikasi Verifikasi Tak Beres

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
Indikasi Verifikasi Tak Beres Terkait Bantuan Hibah Kesra Jadi Atensi
Indikasi Verifikasi Tak Beres Terkait Bantuan Hibah Kesra Jadi Atensi


JOMBANG – Karut marut pelaksanaan program hibah untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang ditangani Bagian Kesra Setdakab Jombang tak luput dari sorotan pemerhati kebijakan publik. Yang mensinyalir permasalahan muncul sejak proses verifikasi calon penerima bantuan.



Ahmad Sholikhin Ruslie, salah satu pengamat menilai langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta konfirmasi penerimaan hibah untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial bukanlah tanpa sebab. Selain anggaran program yang besar, mencapai Rp 17 miliar, dalam pelaksanaannya tak berjalan maksimal. ”Kenapa menjadi perhatian BPK, saya kira, selain anggarannya yang besar, juga pelaksanaan di lapangan belum maksimal,” terang Sholikhin.



Melihat pelaksanaan di lapangan seperti itu, mengindikasikan lemahnya proses perencanaan dan penganggaran program. ”Ada indikasi verifikasi tak beres, sehingga bantuan cenderung tak tepat sasaran. Ini rentan terjadi penyimpangan. Karenanya wajar jadi perhatian BPK,” bebernya.



Menurutnya, hibah tentu tidak bisa serta merta bisa diberikan kepada badan atau lembaga tertentu. Namun, melalui proses verifikasi dan monitoring di lapangan. ”Terpenting syarat pemberian oke. Objektivitas terpenuhi dan dilaksanakan, saya fikir tidak sampai begitu (dapat atensi BPK, Red),” imbuh dia.



Menurut dia, bukan tidak mungkin proses verifikasi tak sesuai aturan, bakal berpotensi terjadinya penyimpangan. ”Kalau kriteria tidak jelas, akhirnya tidak tepat sasaran. Kalau itu (tidak tepat sasaran, Red) sudah terjadi, potensi menyimpang dan penyelewenangan semakin tinggi,” kata Sholikhin.



Terkait permintaan konfirmasi penerimaan hibah yang diminta BPK, Sholikhin mendorong pemkab segera menindaklanjuti. ”Kalau sekarang harusnya segera dipenuhi permintaan BPK. Biar ke depan tidak jadi masalah,” sambung Sholikhin.



Kendati demikian, menurut Sholikhin ada beberapa faktor dana hibah ke lembaga perlu diperbaiki. Di antaranya tak lagi mengesampingkan objektivitas. ”Karena, jangan sampai karena ada kedekatan tertentu, sehingga objektivitas dikesampingkan,” tutur dia.



Ketika itu terjadi lanjut dia, pemerataan pembangunan bakal tak terealisasi. Mereka yang menerima, hanya berasal dari kelompok tertentu. Sementara lainnya tak masuk dalam daftar. ”Faktanya ada dari kelompok tertentu yang dapat. Padahal ada kelompok lain yang membutuhkan, mungkin wajar karena akses politik. Tapi, sepanjang memenuhi verifikasi tidak apa,” ujar Sholikhin.



Karena itu menurut dia, verifikasi merupakan hal penting sebelum pemberian bantuan hibah dilakukan. ”Jadi, tolong objektivitasnya dikedepankan. Artinya, titik itu memang membutuhkan atau bahkan sangat membutuhkan atau tidak. Karena, kaitannya dengan pemerataan pembangunan,” kata Sholikhin.



Menurut dia, bukan tidak mungkin proses verifikasi tak sesuai aturan, bakal berpotensi terjadinya penyimpangan. ”Kalau kriteria tidak jelas, akhirnya tidak tepat sasaran. Kalau itu (tidak tepat sasaran, Red) sudah terjadi, potensi menyimpang dan penyelewenangan semakin tinggi,” kata Sholikhin.



Seperti diberitakan sebelumnya, program hibah Bagian Kesra Setdakab Jombang yang diperuntukkan untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial menjadi perhatian BPK.



Setidaknya ini terlihat dari surat permintaan konfirmasi hibah yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim. Bahkan surat dengan No:16/interim.LKPD.541/11/2021, perihal konfirmasi hibah ini sudah ditindaklanjuti Senen, Penjabat Sekda Jombang. Melalui surat No: 451/9690/415.10.1.2/2021, ditujukan camat untuk diteruskan kepada masing-masing penerima hibah agar segera membuat berita acara konfirmasi penerimaan hibah tertulis paling lambat 25 November 2021.


Saat dikonfirmasi, Senen Penjabat Sekda Jombang membenarkan adanya surat edaran tersebut. Surat tersebut menindaklanjuti permintaan dari BPK terkait konfirmasi penerimaan hibah. ”Ya betul, untuk mencukupi permintaan dari BPK terkait penerima dana hibah,” katanya.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Artikel Terkait

Buntut Dugaan Keracunan 259 Siswa SMPN 1 Kabuh Jombang, MBG dari SPPG Mangunan Mandeg

Buntut Dugaan Keracunan 259 Siswa SMPN 1 Kabuh Jombang, MBG dari SPPG Mangunan Mandeg

pascainsiden dugaan keracunan massaL yang dialami 259 siswa SMPN 1 Kabuh usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) awal September lalu, hingga kini distribusi MBG dari SPPG Mangunan ke sekolah masih terhenti. Pihak sekol

Rehab SDN Jarak 1 Jombang Dikerjakan Asal-asalan, Disdikbud Janji Benahi Pekan Depan

Rehab SDN Jarak 1 Jombang Dikerjakan Asal-asalan, Disdikbud Janji Benahi Pekan Depan

JOMBANG – Kekurangan pada sejumlah bagian bangunan sekolah dalam program pembangunan yang dikeluhkan SDN Jarak 1 Kecamatan Jogoroto bakal segera dibenahi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang memastikan pe

Truk Muatan Ikan Hantam Belakang Tronton di Tol Jombang Mojokerto, Sopir Asal Situbondo Tewas Seketika

Truk Muatan Ikan Hantam Belakang Tronton di Tol Jombang Mojokerto, Sopir Asal Situbondo Tewas Seketika

Kecelakaan maut terjadi di KM 686+800 jalur B Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), masuk Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Sabtu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer