
JOMBANG – Target progres pembangunan Puskesmas Kesamben di Kecamatan Ngoro, tidak sesuai harapan. Sampai sekarang, proyek yang menelan anggaran Rp 3,2 miliar itu masih mengalami keterlambatan pekerjaan hingga 12 persen. Akibatnya, pihak pelaksana bakal dipanggil.
Menurut Haryo Purwo pejabat pembuat komitmen (PPK) Puskesmas Kesamben, seharusnya di awal Desember ini pembangunan mencapai 85 persen. ”Tapi saat ini progresnya masih 65 persen,” ujarnya. Terlihat ada beberapa keterlambatan pekerjaan yang ditunjukkan.
Untuk itu, pihaknya berencana memanggil pihak pelaksana untuk membahas action plan pada pembangunan gedung lantai dua tersebut. ”Rencana Kamis (2/12) besok kami ajak rapat membahas langkah apa yang dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan,” katanya.
Dalam rapat itu, pihaknya akan melibatkan Dinas PUPR. Tujuannya, melihat dan menganalisa presentasi yang disampaikan. “Apakah cocok dan bisa mengejar waktu seperti hari ini mengerjakan apa, bobotnya berapa. Kita lihat logis apa tidak nanti,” terang Haryo.
Dari hasil penjabaran itulah nanti akan dilakukan evaluasi langkah apa untuk kelanjutan pembangunan gedung puskesmas tersebut. ”Kami juga akan memberikan surat peringatan (SP) kedua kepada CV Moara Prabangkara, selaku pihak pelaksana,” tegasnya. Apabila hasil penjabarannya tidak logis, maka proyek akan langsung putus kontrak.
Ia menyebut, SP pertama telah dilayangkan awal bulan November lalu. Jika melihat kondisi sekarang pekerjaan masih 65 persen, maka kesimpulannya SP pertama tidak dihiraukan. Padahal pihak pelaksana juga menjanjikan akan mengebut pekerjaan. ”Kamis besok dijanjikan mulai pasang atap dan keramik. Dilihat saja nanti hasilnya seperti apa,” tegas Haryo.
Untuk diketahui, proyek pembangunan Puskesmas Kesamben di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang terancam putus kontrak. Ini setelah pengerjaan sampai awal bulan November masih 55 persen. Padahal, proyek ini harus tuntas pada minggu kedua Desember.
Bahkan dari hasil koordinasi, diketahui bila pembangunan gedung puskesmas berlantai dua terus mengalami keterlambatan. Ini setelah dirinya melihat tidak ada perkembangan cepat yang terlihat. Sekaligus untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengejar ketertinggalan proyek senilai Rp 3,2 miliar tersebut.
Untuk itu, Dinkes terus melakukan pengawasan ketat hingga minggu pertama Desember. Termasuk mempersiapkan langkah terakhir. Apabila progres tidak bisa 85 persen di awal bulan depan, maka pihaknya akan bertindak tegas dengan memutus kontrak. ”Kalau tidak sanggup nanti ya putus kontrak. Karena surat peringatan (SP) pertama juga sudah dilayangkan,” pungkas Haryo.



