alexametrics
22.5 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Polemik Aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit

Tunggakan Sewa Menumpuk Rp 4 Miliar, Pemkab Diminta Lebih Tegas

JOMBANG – Polemik aset Simpang Tiga Mojongapit yang berlarut-larut, kembali memantik reaksi kalangan pemerhati kebijakan publik. Ahmad Sholikhin Ruslie menilai, pemkab harus lebih tegas menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan publik.

”Jadi tunggakan itu kan wanprestasi, artinya harus membayar ganti rugi, karena sejak 2016 sampai sekarang area sudah digunakan tapi tidak membayar,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu kemarin (18/5).

Saat ini, pemkab diminta menyelesaikan sewa lima tahun lalu yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terlebih temuan tunggalan itu cukup banyak hingga Rp 4 miliar. Penyelesaian itu, dinilai Solikhin harus dilakukan sebelum membahas ikatan sewa sekarang dan tahun berikutnya.

”Untuk tahun berikutnya bonus. Prinsipnya yang dulu harus diselesaikan adalah tunggakan. Karena sejak 2016 sampai 2021 tidak ada pemasukan sama sekali ke pemerintah daerah,” imbuh dia.

Baca Juga :  Tujuh Hari, Lima Peristiwa Meninggal Mendadak Terjadi di Jombang

Meski saat itu tidak ada klausul sewa, namun para penghuni tetap menempati area ruko. Sehingga status mereka juga dipertanyakan. ”Kalaupun dibilang hak milik itu dari mana,” sindir Solikhin.

Langkah pemkab yang meminta penghuni ruko agar segera membayar, menurutnya juga harus ada ketegasan. Mulai dari klausul hingga deadline atau jatuh tempo pembayaran. ”Kalau diminta bayar sewa tanpa ada ketentuan, sama halnya bohong, jadi harus ditentukan kapan deadline-nya,” tutur dia.

Baru setelah sudah ada ketetapan, maka baru bisa membicarakan sewa tahun berikutnya. ”Karena intinya bayar dulu baru bicara ke depan, selesaikan sewanya yang dulu. Kalau tetap tidak mau (bayar sewa, Red) ya bongkar,” lanjut dosen pascasarjana ini.

Ia menilai, banyak masyarakat yang dirugikan akibat polemik Ruko Simpang Tiga ini. Selain merugikan pemerintah daerah karena tidak ada pendapatan yang diterima. Rencana membangun mal pelayanan publik (MPP) juga urung terlaksana gara-gara tak kunjung selesai. ”Harus tegas demi kepentingan publik,” pungkas Solikhin.

Baca Juga :  Hobi Unik Hendra Koestanto Mengoleksi Mainan dari Berbagai Masa

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik aset Simpang Tiga Mojongapit sampai sekarang menjadi bola panas. Para penghuni diharuskan membayar sewa 2016-2021 yang menjadi temuan BPK, baru kemudian bisa melanjutkan sewa tahun ini hingga tahun berikutnya.

Kabag Hukum Abdul Majidnindyagung, sebelumnya pernah menyampaikan, Disdagrin Jombang masih terus melakukan pendekatan kepada para penghuni ruko. Tujuannya, mendorong mereka agar segera membayar tunggakan sewa selama lima tahun lalu.

Terlebih akumulasi dana sewa yang ditaksir mencapai Rp 4 miliar dan menjadi temuan BPK. ”Berupaya supaya penghuni segera membayar,” pungkasnya. (fid/bin/riz)

- Advertisement -

JOMBANG – Polemik aset Simpang Tiga Mojongapit yang berlarut-larut, kembali memantik reaksi kalangan pemerhati kebijakan publik. Ahmad Sholikhin Ruslie menilai, pemkab harus lebih tegas menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan publik.

”Jadi tunggakan itu kan wanprestasi, artinya harus membayar ganti rugi, karena sejak 2016 sampai sekarang area sudah digunakan tapi tidak membayar,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu kemarin (18/5).

Saat ini, pemkab diminta menyelesaikan sewa lima tahun lalu yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terlebih temuan tunggalan itu cukup banyak hingga Rp 4 miliar. Penyelesaian itu, dinilai Solikhin harus dilakukan sebelum membahas ikatan sewa sekarang dan tahun berikutnya.

”Untuk tahun berikutnya bonus. Prinsipnya yang dulu harus diselesaikan adalah tunggakan. Karena sejak 2016 sampai 2021 tidak ada pemasukan sama sekali ke pemerintah daerah,” imbuh dia.

Baca Juga :  Ekskavasi Lanjutan Situs Pandegong Dilakukan 10 Hari

Meski saat itu tidak ada klausul sewa, namun para penghuni tetap menempati area ruko. Sehingga status mereka juga dipertanyakan. ”Kalaupun dibilang hak milik itu dari mana,” sindir Solikhin.

Langkah pemkab yang meminta penghuni ruko agar segera membayar, menurutnya juga harus ada ketegasan. Mulai dari klausul hingga deadline atau jatuh tempo pembayaran. ”Kalau diminta bayar sewa tanpa ada ketentuan, sama halnya bohong, jadi harus ditentukan kapan deadline-nya,” tutur dia.

- Advertisement -

Baru setelah sudah ada ketetapan, maka baru bisa membicarakan sewa tahun berikutnya. ”Karena intinya bayar dulu baru bicara ke depan, selesaikan sewanya yang dulu. Kalau tetap tidak mau (bayar sewa, Red) ya bongkar,” lanjut dosen pascasarjana ini.

Ia menilai, banyak masyarakat yang dirugikan akibat polemik Ruko Simpang Tiga ini. Selain merugikan pemerintah daerah karena tidak ada pendapatan yang diterima. Rencana membangun mal pelayanan publik (MPP) juga urung terlaksana gara-gara tak kunjung selesai. ”Harus tegas demi kepentingan publik,” pungkas Solikhin.

Baca Juga :  Polemik Ruko Simpang Tiga Tak Kunjung Beres, DPRD Bentuk Pansus

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik aset Simpang Tiga Mojongapit sampai sekarang menjadi bola panas. Para penghuni diharuskan membayar sewa 2016-2021 yang menjadi temuan BPK, baru kemudian bisa melanjutkan sewa tahun ini hingga tahun berikutnya.

Kabag Hukum Abdul Majidnindyagung, sebelumnya pernah menyampaikan, Disdagrin Jombang masih terus melakukan pendekatan kepada para penghuni ruko. Tujuannya, mendorong mereka agar segera membayar tunggakan sewa selama lima tahun lalu.

Terlebih akumulasi dana sewa yang ditaksir mencapai Rp 4 miliar dan menjadi temuan BPK. ”Berupaya supaya penghuni segera membayar,” pungkasnya. (fid/bin/riz)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/