alexametrics
31.1 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

Galian C Diprotes Warga, Ecoton Pertanyakan Peran Penegak Hukum

JOMBANG – Munculnya aksi warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro yang menolak aktivitas galian C, menunjukkan peran aparat penegak hukum (APH) sangat lemah. Amirudin aktivis lingkungan Ecotone (Ecological Observation and Wetlands Conservation) menanyakan peran APH yang seharusnya melakukan tindakan.

“Ini yang seringkali kami pertanyakan, kemana peran APH maupun pemerintah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap galian ini,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin. Dia menyebut langkah yang diambil masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat mengungkapkan aspirasinya untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Terlebih aktivitas tambang di desanya sudah merusak lingkungan.

“Adanya aksi yang dilakukan masyarakat ini membuktikan penindakan galian C di Jombang sangat lambat. Sampai mereka (masyarakat, Red) melakukan aksi sendiri,” ungkapnya. Sehingga terkait hal ini bukan masyarakat yang harus disalahkan. Akan tetapi pemkab maupun APH harus evaluasi diri.

Baca Juga :  Binrohtal 1.296: Tobat dari Ghibah

Amir yakin, apabila tidak ada aksi dari masyarakat, maka penambangan galian tersebut tidak akan berhenti. Ia juga berharap, setelah aksi ini tidak ada masyarakat yang diintimidasi atau bahkan disalahkan. Karena dirinya beberapa kali mengetahui, setelah ada aksi, justru masyarakat yang dicari APH. “Ini yang saya sesalkan, harusnya APH bisa menyelesaikan. Tapi justru mencari masyarakat yang mengungkapkan aspirasinya,” ungkap dia.

Lebih dari itu, aksi warga tersebut menjadi bahan evaluasi bagi APH untuk terus berbenah diri. Jangan sampai mengedepankan investasi dengan mengabaikan lingkungan sekitar. “Investasi tidak dilarang, tapi harus sesuai aturan dan tidak mengabaikan lingkungan,” pungkas Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Dusun Payaksantren dan Dusun Ngrembang, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang melakukan aksi demo. Mereka menolak rencana aktivitas galian C baru di desanya karena sudah merusak sumber daya air di lingkungan sekitar.

Baca Juga :  Adu Kemampuan Olah Bola
- Advertisement -

JOMBANG – Munculnya aksi warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro yang menolak aktivitas galian C, menunjukkan peran aparat penegak hukum (APH) sangat lemah. Amirudin aktivis lingkungan Ecotone (Ecological Observation and Wetlands Conservation) menanyakan peran APH yang seharusnya melakukan tindakan.

“Ini yang seringkali kami pertanyakan, kemana peran APH maupun pemerintah yang seharusnya melakukan penindakan terhadap galian ini,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin. Dia menyebut langkah yang diambil masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena masyarakat mengungkapkan aspirasinya untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Terlebih aktivitas tambang di desanya sudah merusak lingkungan.

“Adanya aksi yang dilakukan masyarakat ini membuktikan penindakan galian C di Jombang sangat lambat. Sampai mereka (masyarakat, Red) melakukan aksi sendiri,” ungkapnya. Sehingga terkait hal ini bukan masyarakat yang harus disalahkan. Akan tetapi pemkab maupun APH harus evaluasi diri.

Baca Juga :  Problem Ditengarai Muncul dari Tim Survey

Amir yakin, apabila tidak ada aksi dari masyarakat, maka penambangan galian tersebut tidak akan berhenti. Ia juga berharap, setelah aksi ini tidak ada masyarakat yang diintimidasi atau bahkan disalahkan. Karena dirinya beberapa kali mengetahui, setelah ada aksi, justru masyarakat yang dicari APH. “Ini yang saya sesalkan, harusnya APH bisa menyelesaikan. Tapi justru mencari masyarakat yang mengungkapkan aspirasinya,” ungkap dia.

Lebih dari itu, aksi warga tersebut menjadi bahan evaluasi bagi APH untuk terus berbenah diri. Jangan sampai mengedepankan investasi dengan mengabaikan lingkungan sekitar. “Investasi tidak dilarang, tapi harus sesuai aturan dan tidak mengabaikan lingkungan,” pungkas Amir.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Dusun Payaksantren dan Dusun Ngrembang, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang melakukan aksi demo. Mereka menolak rencana aktivitas galian C baru di desanya karena sudah merusak sumber daya air di lingkungan sekitar.

Baca Juga :  September 208 Positif Baru, 20 Kecamatan di Jombang Zona Merah Lagi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/