alexametrics
31.1 C
Jombang
Wednesday, May 25, 2022

Tuntaskan Temuan BPK, Disdagrin Segera Panggil Penghuni Ruko Simpang Tiga

JOMBANG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang terus berupaya mempercepat penyelesaian polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Sebagai langkah, dinas segera mengagendakan pemanggilan para penghuni ruko.

“Ini kami kembali berencana melakukan pemanggilan. Karena kemarin tertunda,” ujar Hari Oetomo Kepala Disdagrin Jombang, (10/5) kemarin.

Rencana pemanggilan juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Rencananya minggu ini kami akan melakukan pemanggilan. Kalau tidak besok (11/5) ya lusa,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemanggilan sebagai salah satu tindak lanjut hasil hearing sebelumnya yang diinisiasi DPRD, terutama untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK. Karena usai HGB (hak guna bangunan) berakhir pada 2016 lalu, uang sewa ruko yang nilainya mencapai miliaran rupiah belum terbayarkan sampai sekarang. “Jadi kami ingin membahas pembayaran uang sewa yang menjadi temuannya,” imbuhnya.

Hari menambahkan, terkait dengan polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit, ia menyebut sudah selesai dan kembali dilanjutkan untuk tetap digunakan penghuni ruko melakukan kegiatan usaha. ”Kini tinggal menyelesaikan pembayaran sewa dari temuan BPK,” tegasnya.

Bahkan saat ini, disdagrin juga sudah melakukan penataan terkait harga sewa baru sesuai dengan appraisal yang baru. Ini merupakan keputusan bersama saat hearing dengan Komisi A DPRD Jombang. “Ini segera kami susun untuk tahun 2022 hingga 2027 nanti. Karena kemungkinan besar akan tetap digunakan untuk kegiatan usaha penghuni ruko,” pungkas Hari.

Baca Juga :  Cabai Rontok Dicacah Tikus, Petani di Kendalsari Sumobito Mengeluh

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit terus bergulir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada temuan dugaan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar dari pengelolaan aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Temuan ini akibat tunggakan pembayaran uang sewa yang tidak dilakukan menyusul hak guna bangunan (HGB) habis sejak 2016.

”Jadi memang menjadi temuan BPK sebesar Rp 4 miliar. Temuan itu dari perhitungan 2016-2021,” kata Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Jombang saat dikonfirmasi usai hearing dengan Komisi A DPRD Jombang  (7/4) siang.

Ia menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) itu, memang ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan penghuni ruko, untuk pembayaran sewa dari tahun 2016-2021. ” Jadi sudah ada penegasan akan memenuhi temuan BPK sebesar Rp 4 miliar itu,” terangnya.

Saat ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang melakukan penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh setiap penghuni ruko untuk menutup temuan BPK. ”Jadi itu sudah hitungan appraisal-nya. Yang jelas nanti masing-masing penghuni ruko membayar dengan nilai berbeda, tergantung luas dan lokasi ruko,” beber Nindyagung. Apabila hitungan appraisal itu sudah disepakati oleh penghuni ruko, maka akan ada perjanjian baru. ”Di situ nanti ada hak dan kewajiban,” terangnya. Seandainya kemungkinan buruk tidak ada kesepakatan, maka penyelesaian pembayaran temuan BPK tersebut akan dibawa ke meja hijau. Proses hukum akan diberlakukan kepada semua penghuni ruko. ”Biasanya di pengadilan,” tegas dia.

Baca Juga :  Tabrak Truk Parkir di Jombang, Sopir Bus Mira Terjepit

Sementara itu, Siwoyo salah satu penghuni ruko mengatakan, pemkab dan penghuni ruko sebenarnya sudah kata sepakat tetap melanjutkan pertokoan Simpang Tiga Mojongapit untuk menjadi kegiatan usaha. ”Jadi kami dan pemkab sudah sepakat untuk melanjutkan usaha,” ujar dia.

Terkait dengan temuan BPK yang mencapai Rp 4 miliar pada pembayaran dari tahun 2016-2021, pemkab hingga saat ini menata lagi kewajiban yang harus dibayarkan oleh penghuni ruko. ”Ya, harapan kami secepatnya dihitung berapa yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembayaran,” pungkas Siswoyo.






Reporter: Ainul Hafidz
- Advertisement -

JOMBANG – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang terus berupaya mempercepat penyelesaian polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Sebagai langkah, dinas segera mengagendakan pemanggilan para penghuni ruko.

“Ini kami kembali berencana melakukan pemanggilan. Karena kemarin tertunda,” ujar Hari Oetomo Kepala Disdagrin Jombang, (10/5) kemarin.

Rencana pemanggilan juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Rencananya minggu ini kami akan melakukan pemanggilan. Kalau tidak besok (11/5) ya lusa,” ungkapnya.

Dikatakannya, pemanggilan sebagai salah satu tindak lanjut hasil hearing sebelumnya yang diinisiasi DPRD, terutama untuk menyelesaikan apa yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK. Karena usai HGB (hak guna bangunan) berakhir pada 2016 lalu, uang sewa ruko yang nilainya mencapai miliaran rupiah belum terbayarkan sampai sekarang. “Jadi kami ingin membahas pembayaran uang sewa yang menjadi temuannya,” imbuhnya.

Hari menambahkan, terkait dengan polemik aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit, ia menyebut sudah selesai dan kembali dilanjutkan untuk tetap digunakan penghuni ruko melakukan kegiatan usaha. ”Kini tinggal menyelesaikan pembayaran sewa dari temuan BPK,” tegasnya.

Bahkan saat ini, disdagrin juga sudah melakukan penataan terkait harga sewa baru sesuai dengan appraisal yang baru. Ini merupakan keputusan bersama saat hearing dengan Komisi A DPRD Jombang. “Ini segera kami susun untuk tahun 2022 hingga 2027 nanti. Karena kemungkinan besar akan tetap digunakan untuk kegiatan usaha penghuni ruko,” pungkas Hari.

Baca Juga :  Khoirul Hasyim Berorganisasi Sejak Muda, Raih Beasiswa Magister
- Advertisement -

Seperti diberitakan sebelumnya, polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit terus bergulir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada temuan dugaan kerugian negara sebesar Rp 4 miliar dari pengelolaan aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Temuan ini akibat tunggakan pembayaran uang sewa yang tidak dilakukan menyusul hak guna bangunan (HGB) habis sejak 2016.

”Jadi memang menjadi temuan BPK sebesar Rp 4 miliar. Temuan itu dari perhitungan 2016-2021,” kata Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Jombang saat dikonfirmasi usai hearing dengan Komisi A DPRD Jombang  (7/4) siang.

Ia menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) itu, memang ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan penghuni ruko, untuk pembayaran sewa dari tahun 2016-2021. ” Jadi sudah ada penegasan akan memenuhi temuan BPK sebesar Rp 4 miliar itu,” terangnya.

Saat ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang melakukan penghitungan jumlah yang harus dibayar oleh setiap penghuni ruko untuk menutup temuan BPK. ”Jadi itu sudah hitungan appraisal-nya. Yang jelas nanti masing-masing penghuni ruko membayar dengan nilai berbeda, tergantung luas dan lokasi ruko,” beber Nindyagung. Apabila hitungan appraisal itu sudah disepakati oleh penghuni ruko, maka akan ada perjanjian baru. ”Di situ nanti ada hak dan kewajiban,” terangnya. Seandainya kemungkinan buruk tidak ada kesepakatan, maka penyelesaian pembayaran temuan BPK tersebut akan dibawa ke meja hijau. Proses hukum akan diberlakukan kepada semua penghuni ruko. ”Biasanya di pengadilan,” tegas dia.

Baca Juga :  Padi Diserang Hama Potong Leher, Petani Jombang Waswas Produksi Turun

Sementara itu, Siwoyo salah satu penghuni ruko mengatakan, pemkab dan penghuni ruko sebenarnya sudah kata sepakat tetap melanjutkan pertokoan Simpang Tiga Mojongapit untuk menjadi kegiatan usaha. ”Jadi kami dan pemkab sudah sepakat untuk melanjutkan usaha,” ujar dia.

Terkait dengan temuan BPK yang mencapai Rp 4 miliar pada pembayaran dari tahun 2016-2021, pemkab hingga saat ini menata lagi kewajiban yang harus dibayarkan oleh penghuni ruko. ”Ya, harapan kami secepatnya dihitung berapa yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembayaran,” pungkas Siswoyo.






Reporter: Ainul Hafidz

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/