alexametrics
21.7 C
Jombang
Monday, August 8, 2022

Polemik Aset Pertokoan Simpang Tiga

DPRD Jombang Panggil Penghuni Ruko Simpang Tiga dan OPD

JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang berencana memanggil para penghuni Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit dan OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Jombang. Menyusul belum adanya kejelasan terkait penyelesaian aset pemkab yang sejak 2016 masa hak guna bangunan (HGB) habis dan belum ada kontrak perpanjangan.

”Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan panggil mulai dari Bagian Hukum, Disdagrin, BPN dan penghuni ruko,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Pemanggilan ini untuk meminta kejelasan terkait status aset pertokoan yang sejak dulu penyelesaiannya berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Terlebih persoalan aset ini juga menjadi perhatian dari BPK. ”Kita semua tahu permasalahan di Simpang Tiga ini tak kunjung selesai. Sehingga kemarin ada perintah Ketua DPRD untuk melakukan pemanggilan,” katanya.

Pemanggilan ini untuk menggali informasi dari kedua belah pihak. ”Kami ingin mendengar keterangan dari penghuni ruko seperti apa dan pemkab seperti apa dan kajian hukumnya seperti apa sebagai dasar dewan memberikan rekomendasi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui langkah tindak lanjut pemkab setelah sebelumnya memasang stiker di masing-masing ruko. ”Tentu kami tidak akan langsung mengeluarkan rekomendasi. Menunggu hasil kajian, agar bisa diterima semua pihak,” pungkas Kartiyono.

Baca Juga :  Gelar Hearing, Dewan Minta Kualitas Layanan RSUD Jombang Diperbaiki

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang tampaknya masih kebingungan untuk menentukan langkah penyelesaian polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Hingga kemarin, belum ada tanda-tanda mengakhiri polemik berkepanjangan tersebut. Padahal sebelumnya, semua ruko sudah dipasang stiker aset daerah.

”Ini kami terus melakukan pembahasan dengan tim untuk menyelesaikan persoalan terkait aset Pertokoan Simpang Tiga,” kata Sekdakab Jombang Agus Purnomo, kemarin (5/4). Menurutnya, pemasangan stiker itu sebagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan polemik. ”Kami juga akan bertindak tegas untuk menyelesaikan secepatnya,” tambahnya.

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan pemkab pascapemasangan stiker pemberitahuan status kepemilikan aset, Agus belum bisa memberi keterangan banyak. ”Kami berharap ada itikad baik dari penghuni ruko untuk menyelesaikan permasalahan ini,” bebernya.

Agus belum bisa memastikan wacana pembangunan mal pelayanan publik di area Pertokoan Simpang Tiga akan berlanjut atau tidak. ”Kan kita tidak tahu apakah penghuni ruko mau membayar untuk memperpanjang atau seperti apa. Kita lihat nanti,” pungkas Agus.

Untuk diketahui, terhitung sejak November 2016, sekitar 30 ruko di areal Simpang Tiga Mojongapit sudah habis masa Hak Guna Bangunan (HGB). Kendati belum ada kontrak perpanjangan, hingga kini pihak penghuni ruko masih menempati ruko yang tercatat di neraca keuangan aset pemkab.

Baca Juga :  Pertanyakan Komitmen Pemkab Tuntaskan Aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit

Dalam perjalanannya, sekitar 2019, pemkab membentuk tim penyelamatan aset daerah. Termasuk di dalamnya menggandeng Kejaksaan Negeri Jombang. Berbagai upaya dilakukan tim, mulai mengirim surat pemberitahuan, peringatan hingga surat somasi termasuk beberapa upaya mediasi dilakukan. Hingga muncul opsi diperpanjang dengan kontrak sewa.

Namun demikian, pihak penghuni ruko merasa keberatan dengan besaran nilai sewa yang berkisar antara Rp 17 – Rp 19 juta per ruko per tahun. Padahal nilai itu merupakan hasil appraisal yang dikeluarkan dari pemkab bekerja sama dengan Kanwil DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Jawa Timur.

Opsi perpanjangan dengan sistem sewa sempat muncul dalam pertemuan perwakilan penghuni ruko dan pemkab. Namun, pihak penghuni ruko keberatan dengan nilai sewa. Mereka bahkan mengklaim bangunan ruko menjadi milik penghuni, sebab waktu itu mereka membeli dari pengembang.

Dalam prosesnya, usai mengirim somasi kedua, belum ada tindakan tegas dari pemkab, bahkan sampai kini pengambilalihan aset tak kunjung ada kejelasan.

- Advertisement -

JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang berencana memanggil para penghuni Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit dan OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemkab Jombang. Menyusul belum adanya kejelasan terkait penyelesaian aset pemkab yang sejak 2016 masa hak guna bangunan (HGB) habis dan belum ada kontrak perpanjangan.

”Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan panggil mulai dari Bagian Hukum, Disdagrin, BPN dan penghuni ruko,” ujar Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, kemarin.

Pemanggilan ini untuk meminta kejelasan terkait status aset pertokoan yang sejak dulu penyelesaiannya berlarut-larut tanpa ada kejelasan. Terlebih persoalan aset ini juga menjadi perhatian dari BPK. ”Kita semua tahu permasalahan di Simpang Tiga ini tak kunjung selesai. Sehingga kemarin ada perintah Ketua DPRD untuk melakukan pemanggilan,” katanya.

Pemanggilan ini untuk menggali informasi dari kedua belah pihak. ”Kami ingin mendengar keterangan dari penghuni ruko seperti apa dan pemkab seperti apa dan kajian hukumnya seperti apa sebagai dasar dewan memberikan rekomendasi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui langkah tindak lanjut pemkab setelah sebelumnya memasang stiker di masing-masing ruko. ”Tentu kami tidak akan langsung mengeluarkan rekomendasi. Menunggu hasil kajian, agar bisa diterima semua pihak,” pungkas Kartiyono.

Baca Juga :  Berkebun Porang dan Cabai

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang tampaknya masih kebingungan untuk menentukan langkah penyelesaian polemik aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit. Hingga kemarin, belum ada tanda-tanda mengakhiri polemik berkepanjangan tersebut. Padahal sebelumnya, semua ruko sudah dipasang stiker aset daerah.

- Advertisement -

”Ini kami terus melakukan pembahasan dengan tim untuk menyelesaikan persoalan terkait aset Pertokoan Simpang Tiga,” kata Sekdakab Jombang Agus Purnomo, kemarin (5/4). Menurutnya, pemasangan stiker itu sebagai langkah yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan polemik. ”Kami juga akan bertindak tegas untuk menyelesaikan secepatnya,” tambahnya.

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan pemkab pascapemasangan stiker pemberitahuan status kepemilikan aset, Agus belum bisa memberi keterangan banyak. ”Kami berharap ada itikad baik dari penghuni ruko untuk menyelesaikan permasalahan ini,” bebernya.

Agus belum bisa memastikan wacana pembangunan mal pelayanan publik di area Pertokoan Simpang Tiga akan berlanjut atau tidak. ”Kan kita tidak tahu apakah penghuni ruko mau membayar untuk memperpanjang atau seperti apa. Kita lihat nanti,” pungkas Agus.

Untuk diketahui, terhitung sejak November 2016, sekitar 30 ruko di areal Simpang Tiga Mojongapit sudah habis masa Hak Guna Bangunan (HGB). Kendati belum ada kontrak perpanjangan, hingga kini pihak penghuni ruko masih menempati ruko yang tercatat di neraca keuangan aset pemkab.

Baca Juga :  Pertanyakan Komitmen Pemkab Tuntaskan Aset Ruko Simpang Tiga Mojongapit

Dalam perjalanannya, sekitar 2019, pemkab membentuk tim penyelamatan aset daerah. Termasuk di dalamnya menggandeng Kejaksaan Negeri Jombang. Berbagai upaya dilakukan tim, mulai mengirim surat pemberitahuan, peringatan hingga surat somasi termasuk beberapa upaya mediasi dilakukan. Hingga muncul opsi diperpanjang dengan kontrak sewa.

Namun demikian, pihak penghuni ruko merasa keberatan dengan besaran nilai sewa yang berkisar antara Rp 17 – Rp 19 juta per ruko per tahun. Padahal nilai itu merupakan hasil appraisal yang dikeluarkan dari pemkab bekerja sama dengan Kanwil DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Jawa Timur.

Opsi perpanjangan dengan sistem sewa sempat muncul dalam pertemuan perwakilan penghuni ruko dan pemkab. Namun, pihak penghuni ruko keberatan dengan nilai sewa. Mereka bahkan mengklaim bangunan ruko menjadi milik penghuni, sebab waktu itu mereka membeli dari pengembang.

Dalam prosesnya, usai mengirim somasi kedua, belum ada tindakan tegas dari pemkab, bahkan sampai kini pengambilalihan aset tak kunjung ada kejelasan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/