alexametrics
22.7 C
Jombang
Saturday, June 25, 2022

Kuota Terbatas, 43.200 Pemohon Bansos UKM dari Jombang Terancam Ngaplo

JOMBANG – Sebanyak 43.200 usaha kecil menengah (UKM) Jombang yang mengajukan bantuan sosial UKM terdampak Covid-19 ke Kemenkop-UKM terancam ngaplo. Pasalnya, kuota tiap kabupaten dibatasi hanya 20 ribu.

“Kuota bantuan UKM kita samakan. Tiap kabupaten 20 ribu penerima,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM), Teten Masduki saat meresmikan koperasi gabungan kelompok tani (gapoktan) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, kemarin.

Kuota sebanyak itu, tidak sampai separo dari yang diusulkan Jombang. Sebab, sampai dengan batas akhir pengusulan, tercatat ada 63.200 UKM yang memasukkan usulan ke Dinas Koperasi dan usaha mikro (Dinkop-UM) Jombang. Semua usulan itu langsung diteruskan ke pusat. “Usulan yang masuk akan kita verifikasi,” kata  Teten, yang mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca Juga :  Sehari Pemustaka di Jombang Dibatasi, Optimalkan Perpustakaan Digital

Dia menambahkan, verifikasi akan dilakukan tiga lapis. Pertama, akan disaring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya, melihat apakah yang mengajukan bantuan UKM itu sudah punya hutang di bank. “Kalau punya hutang di bank akan gugur. Karena bantuan ini khusus untuk UKM yang belum dapat mengakses pinjaman ke bank,” paparnya.

Selanjutnya, verifikasi kedua untuk melihat apakah yang mengajukan itu ASN atau TNI/Polri. “Kalau yang mengajukan itu ASN, TNI/Polri pasti akan dicoret,” tegasnya.

Selain itu, ada tahap verifikasi ketiga akan dilakukan BNI dan BRI. “Mereka punya jaringan sampai ke desa akan mengecek, apakah yang mengajukan itu betul punya usaha.   Kalau tidak punya, pasti dicoret,” tandasnya.

Meski banyak UKM yang akan dicoret oleh pusat, Bupati Mundjidah berharap masyarakat tidak panik. “Karena dari Pemkab Jombang juga menyediakan bantuan untuk 18 ribu UKM,” tegasnya.

Baca Juga :  Manfaatkan Aplikasi SiBering dan SiLira, SMPN 1 Kesamben Berbasis IT

Hanya saja, nominal bantuan UKM yang dialokasikan dari APBD lebih kecil jika dibandingkan jumlah nominal bantuan yang didapat dari pusat. ”Bantuan UKM dari pemkab Rp 1 juta, sementara kalau dari pusat Rp 2,4 juta,” terang bupati.

Karenanya, salah satu yang menjadi perhatiannya, penerimaan bantuan harus tepat sasaran. “Agar UKM yang menerima banyak, bantuannya tidak boleh dobel. Yang sudah dapat dari pusat, tidak boleh dapat lagi dari pemkab,” pesannya.

Jika ditambah dengan penerima dari pemkab, maka dari 63.200 UKM yang mengajukan bantuan, nantinya tinggal 25.200 yang tidak memperoleh bantuan UKM.

- Advertisement -

JOMBANG – Sebanyak 43.200 usaha kecil menengah (UKM) Jombang yang mengajukan bantuan sosial UKM terdampak Covid-19 ke Kemenkop-UKM terancam ngaplo. Pasalnya, kuota tiap kabupaten dibatasi hanya 20 ribu.

“Kuota bantuan UKM kita samakan. Tiap kabupaten 20 ribu penerima,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM), Teten Masduki saat meresmikan koperasi gabungan kelompok tani (gapoktan) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, kemarin.

Kuota sebanyak itu, tidak sampai separo dari yang diusulkan Jombang. Sebab, sampai dengan batas akhir pengusulan, tercatat ada 63.200 UKM yang memasukkan usulan ke Dinas Koperasi dan usaha mikro (Dinkop-UM) Jombang. Semua usulan itu langsung diteruskan ke pusat. “Usulan yang masuk akan kita verifikasi,” kata  Teten, yang mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca Juga :  Polisi Ringkus Pengepul Judi Togel di Jombang

Dia menambahkan, verifikasi akan dilakukan tiga lapis. Pertama, akan disaring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya, melihat apakah yang mengajukan bantuan UKM itu sudah punya hutang di bank. “Kalau punya hutang di bank akan gugur. Karena bantuan ini khusus untuk UKM yang belum dapat mengakses pinjaman ke bank,” paparnya.

Selanjutnya, verifikasi kedua untuk melihat apakah yang mengajukan itu ASN atau TNI/Polri. “Kalau yang mengajukan itu ASN, TNI/Polri pasti akan dicoret,” tegasnya.

Selain itu, ada tahap verifikasi ketiga akan dilakukan BNI dan BRI. “Mereka punya jaringan sampai ke desa akan mengecek, apakah yang mengajukan itu betul punya usaha.   Kalau tidak punya, pasti dicoret,” tandasnya.

- Advertisement -

Meski banyak UKM yang akan dicoret oleh pusat, Bupati Mundjidah berharap masyarakat tidak panik. “Karena dari Pemkab Jombang juga menyediakan bantuan untuk 18 ribu UKM,” tegasnya.

Baca Juga :  Tiga Proyek Gedung Sekolah Bantuan Pusat di Jombang Molor

Hanya saja, nominal bantuan UKM yang dialokasikan dari APBD lebih kecil jika dibandingkan jumlah nominal bantuan yang didapat dari pusat. ”Bantuan UKM dari pemkab Rp 1 juta, sementara kalau dari pusat Rp 2,4 juta,” terang bupati.

Karenanya, salah satu yang menjadi perhatiannya, penerimaan bantuan harus tepat sasaran. “Agar UKM yang menerima banyak, bantuannya tidak boleh dobel. Yang sudah dapat dari pusat, tidak boleh dapat lagi dari pemkab,” pesannya.

Jika ditambah dengan penerima dari pemkab, maka dari 63.200 UKM yang mengajukan bantuan, nantinya tinggal 25.200 yang tidak memperoleh bantuan UKM.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/