RadarJombang.id – Arifin, 35, perangkat Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan Jombang harus berurusan dengan polisi.
Aksinya melakukan illegal logging atau penebangan kayu dari hutan secara ilegal terbongkar, Jumat (1/11) lalu.
Dari tangannya, polisi mengamankan sebanyak 70 batang kayu gelondongan berikut satu unit truk.
Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra menjelaskan, penangkapan tersangka ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait kegiatan ilegal logging, di wilayah Desa Kromong.
Informasi itu, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan anggotanya.
”Akhirnya pada (1/11) pukul 13.00, anggota Satreskrim Polres Jombang menemukan tempat penyimpanan tumpukan kayu gelondongan jenis jati yang diduga dari kawasan hutan di area makam,” ujarnya.
Usai menemukan gudang yang berlokasi di Dusun Kromong, Desa Kromong itu, anggota melakukan penelusuran siapa pemilik dari gudang itu.
”Diketahui bahwa gudang dan kayu tersebut milik tersangka, setelah itu anggota mengamankan tersangka di rumahnya yang tidak jauh dari tempat penyimpanan kayu tersebut,” tuturnya.
Kini tersangka beserta 70 batang kayu jati dalam kendaraan truk telah diamankan di Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut.
”Untuk BB yang kami amankan BB kayu jati berjumlah 70 batang dan truk yang akan mengantar ke wilayah Sidoarjo,” kata Margono.
Dari hasil pemeriksaan pada tersangka, pelaku mengaku baru pertama kali melakukan perbuatan ilegal tersebut. Pelaku mengambil kayu secara ilegal di hutan terus dijual.
”Untuk itu kita masih dalami untuk mengejar pelaku lainnya,” tuturnya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal asal 82 ayat (1) huruf c atau pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
”Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 000.000, dan paling banyak Rp. 2.500.000.000," katanya. (riz/naz/riz)
