RadarJombang.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang tengah mendalami dugaan penyimpangan anggaran belanja makanan dan minuman (mamin) Satpol PP Jombang tahun anggaran 2023.
Meski belum melakukan pemanggilan, namun tim kejaksaan sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
”Ada dua kasus yang masuk tahap Lid (Penyelidikan,Red), yakni anggaran di Satpol PP Jombang dan Utang di Perusahaan Daerah Panglungan,” terang Kajari Jombang Agus Chandra.
Pihaknya, belum menjelaskan detail perihal proses itu, karena masih dalam pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket).
Namun, sejumlah pihak sudah mulai dimintai klarifikasi. ”Masih dilakukan klarifikasi terkait dengan adanya laporan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Satpol PP Jombang pada 2023 mengalokasikan anggaran belanja mamin mencapai Rp 1 miliar lebih.
Uang itu diproyeksikan untuk makanan dan minuman rapat, serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Selain itu anggaran tersebut juga untuk mamin anggota Satpol PP.
Namun, pada kenyataannya sejumlah anggota Satpol PP Jombang mengaku hanya mendapatkan anggaran mamin sebesar Rp 10 ribu perharinya.
Hal itu, akhirnya mencuat dan sempat jadi pembicaraan pada medio Maret 2024 lalu.
Kasus itu sendiri, sebelumnya juga telah masuk ke Inspektorat Jombang hingga proses pemeriksaan juga sudah dilakukan. (riz/naz/riz)
