Jumat, 03 Dec 2021
Radar Jombang
Home / Hukum
icon featured
Hukum

Kasasi Masykur di Mahkamah Agung Rontok

Terkait Penyimpangan Program KUPS

24 November 2021, 08: 35: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Kasasi Masykur di Mahkamah Agung Rontok

Share this      

JOMBANG – Upaya kasasi yang dilakukan Masykur Affandi, terpidana kasus penyimpangan program kredit usaha pembibitan/peternakan sapi (KUPS) Bank Jatim Cabang Jombang 2010 gagal. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Putusan Mahkamah Agung RI memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

”Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/PID.SUS/2017 Tanggal 16 Oktober 2017, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Masykur Affandi dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,” terang Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Acep Subhan Saepudin melalui Kasiintelijen Andhi Sebangun (23/11) kemarin.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung, Kejari Jombang juga akan segera melakukan eksekusi terhadap terdakwa. ”Melaksanakan putusan Mahkamah Agung, terhadap terdakwa segera kita lakukan eksekusi badan,” tandas Andi.

Baca juga: Cabuli Jemaat Remaja, Oknum Pemuka Agama Dibekuk

Untuk diketahui, pada 8 Juni 2016, Masykur Affandi terdakwa kasus penyimpangan program kredit usaha pembibitan/peternakan sapi (KUPS) di Bank Jatim Cabang Jombang 2010 divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500.000.000 subsidair 1 tahun kurungan.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang ini berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 45.885.166.385,15 dengan ketentuan,  apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama  3 tahun.

Terhadap putusan hakim, terdakwa mengajukan banding. Dalam prosesnya, upaya banding di Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur gagal. Belum menyerah, terdakwa melanjutkan upaya hukum di tingkat kasasi. Lagi-lagi upaya hukum terdakwa gagal. ”Putusan kasasi Mahkamah Agung RI memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Vonis hakim MA menjatuhkan vonis pidana penjara 12 tahun, pidana denda Rp 500.000.000. subsidair 1 Tahun. Juga pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 44.483.666.385,15subsidair 6 tahun kurungan,” tandas Andhi, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

(jo/naz/jif/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia