Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jombang Minta Penyelidikan PCN dan Ruko Simpang Tiga Hasilkan Progres Konkret

A

 

Ilustrasi penyelidikan
Ilustrasi penyelidikan

JOMBANG – Langkah kejaksaan Negeri Jombangmenyelidiki dugaan penyimpangan aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit dan Pasar Citra Niaga (PCN) tak luput dari perhatian dewan.


Advertisement

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi mendorong kejaksaan mengusut kasus yang menjadi temuan BPK itu sampai tuntas.

”Saat ini kasus aset ruko Simpang Tiga Mojongapit maupun PCN sudah ditangani kejaksaan. Kita berharap kejaksaan bisa menangani kasus ini secara tuntas, sebab ini juga sudah jadi atensi BPK,” terangnya.

Politikus PKB mengapresiasi langkah kejaksaan yang sudah melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk menggali keterangan dari pihak-pihak terkait.

Advertisement

”Kita harapkan segera ada progres yang konkret. Prinsipnya kita mendukung penuh upaya penyelamatan aset daerah,” terangnya.

Mas’ud juga mendorong kejaksaan tidak ragu mengambil tindakan tegas. ”Jika memang ditemukan ada unsur pelanggaran di sana, siapa pun harus bertanggung jawab. Kami meminta penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan seperti ini,” tegasnya.

Terlebih lagi, saat ini dua kasus besar yang mengambang beberapa tahun terakhir ini sudah berproses ke tahap penyidikan umum. ”Kami juga percaya kejaksaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik,” bebernya.

Advertisement

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik Kejari Jombang kembali melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus aset Ruko Simpang Tiga dan Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang. Selain itu, kejaksaan juga tengah menggandeng auditor untuk mengaudit potensi kerugian negara.

Hingga kini mayoritas penghuni ruko juga masih enggan melunasi tunggakan sewa sesuai klaim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekitar Rp 5 miliar. Per 31 Desember 2022, total pembayaran hanya sebesar Rp 714.500.000. Sisa yang belum dibayar atau kekurangan berdasarkan penghitungan LHP BPK Rp  4.464.250.000.

Selain itu, Kejari Jombang juga mendalami aset PCN Jombang. Kejaksaan menemukan indikasi penyalahgunaan sebagian aset milik daerah tersebut.

Sejak masa HGB aset PCN habis sejak 2013, Pemkab Jombang tak lagi menggunakan skema HGB untuk proses sewa menyewa. Disdagrin menggunakan skema BPTU, atau sistem sewa dengan waktu tertentu.

Anehnya, ada empat unit ruko yang ternyata mengantongi sertifikat HGB tanpa melalui rekomendasi pemkab. Persoalan ini akhirnya jadi temuan BPK RI yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun 2022.

Dalam perkembangannya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Mereka dari berbagai unsur, mulai dari pejabat pemkab, pegawai Kantah Jombang serta dari penghuni ruko. Setelah dilakukan ekspose internal, kejaksaan meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan umum. (yan/naz/riz)

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Jombang Dukung Langkah APH Lakukan Penyelidikan Kasus KPRI Sejahtera

DPRD Jombang Dukung Langkah APH Lakukan Penyelidikan Kasus KPRI Sejahtera

DPRD Jombang mendukung langkah APH melakukan penyelidikan terkait polemik KPRI Sejahtera. 

Mutasi Besar-Besaran di Pemkab Jombang, Ini Daftar Pejabat yang Bergeser

Mutasi Besar-Besaran di Pemkab Jombang, Ini Daftar Pejabat yang Bergeser

Bupati Jombang Warsubi kembali merombak jajaran birokrasi Pemkab Jombang. Sebanyak 25 pejabat administrator dan pengawas dimutasi dalam pelantikan di Ruang Bung Tomo, Jumat (20/11). Dua di antaranya mendapat

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PT Java Fortis Resmi Groundbreaking Kawasan Jombang Industrial Estate

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PT Java Fortis Resmi Groundbreaking Kawasan Jombang Industrial Estate

PT Java Fortis Corporindo resmi memulai pembangunan Jombang Industrial Estate melalui peletakan batu pertama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer