Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dipanggil Ulang, Jika Tak Datang Lagi Pemilik Ruko Terancam Jemput Paksa

A
Penulis: Achmad RW❯
Denny Saputra Kurniawan, Kasi Intelejen Kejari Jombang
Denny Saputra Kurniawan, Kasi Intelejen Kejari Jombang
JOMBANG – Sempat tak datang pada panggilan pertama, sejumlah penghuni ruko PCN dan Simpang Tiga Jombang kembali dipanggil penyidik kejaksaan. Mereka diberi kesempatan kedua untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Jika tetap tak hadir, penyidik tak ragu melakukan penjemputan paksa.

“Jadi memang dalam panggilan pertama kemarin dari OPD semua datang, namun dari penghuni ruko ada yang datang dan ada yang tidak. Karenanya kami beri kesempatan kembali di panggilan kedua ini,” terang Denny Saputra Kurniawan, Kasi Intelejen Kejari Jombang.

Pemberian kesempatan itu, jelasnya, mempertimbangkan keterbatasan waktu pada panggilan pertama. Pemilik ruko yang belum datang memang ada yang bertempat tinggal di luar Jombang. “Bahkan luar Jatim, jadi kami masih beri kesempatan,” lanjutnya.

Panggilan kedua telah dikirim sejak Jumat (28/4) lalu. Dijadwalkan untuk Rabu (3/5) kemarin dan Kamis (4/5) hari ini. “Jadi agendanya tetap mereka diperiksa nanti, yang simpang tiga ya terkait tunggakan pembayaran, yang PCN soal empat ruko  HGB ilegal,” tambah Denny.

Pihaknya menegaskan, panggilan kedua tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi para penghuni ruko untuk hadir secara baik-baik. Jika mereka tetap ogah datang dengan alasan yang tak jelas, maka panggilan selanjutnya berarti upaya paksa. “Ya secara aturan kalau sudah dua kali dipanggil secara layak tidak datang, kita bisa melakukan jemput paksa,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jombang menyelidiki temuan adanya kerugian negara dalam pengelolaan aset Pemkab Jombang. Pada kasus Aset Ruko Simpang Tiga, ada kesengajaan para penghuni ruko untuk tidak membayar sewa setelah HGB habis sejak 2016.

BPK RI dalam laporannya menyebut ada kerugian hingga Rp 5 miliar. Hingga akhir 2022, pembayaran yang disetor para penyewa ruko masih di angka Rp 714.500.000 atau kurang Rp 4.464.250.000.

Sedangkan di PCN Jombang, Kejari menemukan adanya empat ruko yang memperoleh HGB di luar aturan. Empat ruko itu mendapat perpanjangan sejak 2013 hingga 2033 tanpa rekomendasi dari Pemkab Jombang. Selain itu, ditemukan indikasi jika sertifikat HGB sempat diagunkan ke bank. (riz/bin/riz)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ratusan Titik Aset Pemkab Jombang Ternyata Belum Bersertifikat, Ini Kata BPKAD

Ratusan Titik Aset Pemkab Jombang Ternyata Belum Bersertifikat, Ini Kata BPKAD

Hingga minggu kedua Oktober 2026, sebanyak 983 register tanah aset milik Pemkab Jombang belum bersertifikat. 

Aset Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Bakal Jadi Milik Pemkab Jombang, Masih Tunggu Dokumen Kemensos

Aset Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Bakal Jadi Milik Pemkab Jombang, Masih Tunggu Dokumen Kemensos

Sejumlah aset yang sebelumnya digunakan untuk operasional Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung bakal diserahkan kepada Pemkab Jombang. Saat ini, proses serah terima masih menunggu kelengkapan

Aset Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Bakal Diserahkan ke Pemkab Jombang, Ini Daftarnya

Aset Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung Bakal Diserahkan ke Pemkab Jombang, Ini Daftarnya

Sejumlah aset yang sebelumnya digunakan untuk operasional Sekolah Rakyat (SR) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung bakal diserahkan kepada Pemkab Jombang. Saat ini, proses serah terima masih menunggu kel

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer