Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Jadi memang dalam panggilan pertama kemarin dari OPD semua datang, namun dari penghuni ruko ada yang datang dan ada yang tidak. Karenanya kami beri kesempatan kembali di panggilan kedua ini,” terang Denny Saputra Kurniawan, Kasi Intelejen Kejari Jombang.
Pemberian kesempatan itu, jelasnya, mempertimbangkan keterbatasan waktu pada panggilan pertama. Pemilik ruko yang belum datang memang ada yang bertempat tinggal di luar Jombang. “Bahkan luar Jatim, jadi kami masih beri kesempatan,” lanjutnya.
Panggilan kedua telah dikirim sejak Jumat (28/4) lalu. Dijadwalkan untuk Rabu (3/5) kemarin dan Kamis (4/5) hari ini. “Jadi agendanya tetap mereka diperiksa nanti, yang simpang tiga ya terkait tunggakan pembayaran, yang PCN soal empat ruko HGB ilegal,” tambah Denny.
Pihaknya menegaskan, panggilan kedua tersebut merupakan kesempatan terakhir bagi para penghuni ruko untuk hadir secara baik-baik. Jika mereka tetap ogah datang dengan alasan yang tak jelas, maka panggilan selanjutnya berarti upaya paksa. “Ya secara aturan kalau sudah dua kali dipanggil secara layak tidak datang, kita bisa melakukan jemput paksa,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Jombang menyelidiki temuan adanya kerugian negara dalam pengelolaan aset Pemkab Jombang. Pada kasus Aset Ruko Simpang Tiga, ada kesengajaan para penghuni ruko untuk tidak membayar sewa setelah HGB habis sejak 2016.
BPK RI dalam laporannya menyebut ada kerugian hingga Rp 5 miliar. Hingga akhir 2022, pembayaran yang disetor para penyewa ruko masih di angka Rp 714.500.000 atau kurang Rp 4.464.250.000.
Sedangkan di PCN Jombang, Kejari menemukan adanya empat ruko yang memperoleh HGB di luar aturan. Empat ruko itu mendapat perpanjangan sejak 2013 hingga 2033 tanpa rekomendasi dari Pemkab Jombang. Selain itu, ditemukan indikasi jika sertifikat HGB sempat diagunkan ke bank. (riz/bin/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


