Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Terkait HGB PCN semenjak Pemkab Jombang mengetahui lolos itu sudah kita sampaikan surat ke BPN (Kantah, Red) Jombang,” terang Agus Purnomo Sekdakab Jombang.
Tak hanya pada masanya, ia menyebut surat permintaan pembatalan HGB juga sudah pernah disampaikan oleh sekdakab sebelum dirinya. “Jadi mulai sekda-sekda terdahulu sudah, karena memang prosesnya tidak sesuai aturan, karena Pemkab Jombang tidak ada rekomendasi,” tambahnya.
Dalam sejumlah surat itu, permintaan Pemkab Jombang sama, yakni pembatalan HGB empat ruko PCN. Namun hingga kini, permintaan itu tak pernah terlaksana dan tak dibalas. “Permintaan kita ya dibatalkan HGB-nya, karena memang tidak sah, tapi sampai sekarang belum ada pembatalan,” lontar Agus.
Karena itulah pihaknya mendukung penuh upaya Kejari Jombang yang mengusut dan menyelidiki perihal HGB PCN. “Ya karena upaya sudah dilakukan, sekarang proses sudah di ranah hukum, kami ya mendukung,” pungkasnya.
Sayang, Kepala BPN Jombang Tomi Jomaliawan, hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Sebelumnya, kejaksaan menemukan indikasi penyalahgunaan sebagian aset milik daerah di PCN Jombang sejak 2013 lalu atau sejak masa HGB berakhir. Hal ini bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setelah habis masa HGB 2013, Pemkab Jombang tak lagi menggunakan skema HGB untuk proses sewa menyewa. Melainkan dengan skema BPTU, atau sistem sewa dengan waktu tertentu.
Namun tiba-tiba, ada empat ruko yang ternyata mengantongi sertifikat HGB. Perpanjangannya diberikan hingga 2033 atau 20 tahun. Hal itu otomatis menjadi temuan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2022. Karena selama berapa tahun itu ada beberapa ruko yang tidak membayar sewa. (riz/bin/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



