Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasusnya Inkrah, Eks Lurah Kepanjen Dipecat dari ASN

A
Penulis: Achmad RW❯
Ilustrasi ASN Dipecat
Ilustrasi ASN Dipecat
JOMBANG – Maret Yudianto, eks Lurah Kepanjen yang kini jadi terpidana dalam kasus korupsi penjualan aset kelurahan eks Desa Kepanjen, akhirnya dipecat. Ia diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN setelah putusan kasasi keluar.

“Sudah mendapat putusan kasasi yang menguatkan putusan pengadilan tipikor bersifat tetap,” terang Bambang Suntowo Kepala BKPSDM Kabupaten Jombang, kepada wartawan koran ini kemarin.

Lantaran pemberitahuan sudah diterima, dan putusan telah bersifat inkrah atau tetap, lanjutnya, maka statusnya sebagai ASN di Pemkab Jombang dicabut. “Status kepegawaiannya sudah diberhentikan dengan tidak hormat, per 28 September 2022 lalu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Maret Yudianto adalah eks Lurah Kepanjen yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Jombang karena dinilai terbukti melakukan korupsi. Berupa penyimpangan uang sewa tanah kas milik Kelurahan Kepanjen. Dari hasil audit yang dilakukan inspektorat, ditemukan potensi kerugian negara mencapai Rp 281 juta.

Sebelum ditahan Kejari Jombang, ia menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Mojoagung. Ia juga sempat diberhentikan sementara dan menerima gaji 50 persen selama menjadi terdakwa dan ditahan di Lapas Kelas IIB Jombang.

Maret divonis dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 1 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor di PN Surabaya. Selain itu, mengganti kerugian negara sebesar Rp 258.290.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita, dan jika masih tak cukup akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Namun, ia melakukan upaya banding. Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan putusan yang menguatkan putusan pengadilan Tipikor, sehingga hukumannya tak berubah.

Tak puas, Maret kembali mengajukan upaya hukum lanjutan berupa Kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung memangkas hukumannya menjadi pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsidair 2 bulan penjara. Selain itu, mengganti kerugian negara sebesar Rp 258.290.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta bendanya akan disita, dan jika masih tak cukup akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Hingga kemarin, ia belum membayar kewajibannya untuk penggantian kerugian negara, Kini, Kejari Jombang tengah menelusuri asetnya untuk segera dilelang. (riz/bin/riz)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Jombang Imbau ASN Meriahkan Hari Santri, Wajib Berbusana Muslim Lima Hari

Pemkab Jombang Imbau ASN Meriahkan Hari Santri, Wajib Berbusana Muslim Lima Hari

Pemkab Jombang mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ikut memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 dengan mengenakan busana muslim selama jam kerja. Ketentuan berlaku mulai, Senin (19/10) hingga Jum

385 PPPK Paruh Waktu Cabdin Pendidikan Jombang Diusulkan Lanjut Kontrak, Tiga Tak Diperpanjang

385 PPPK Paruh Waktu Cabdin Pendidikan Jombang Diusulkan Lanjut Kontrak, Tiga Tak Diperpanjang

JOMBANG — Sebanyak 385 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang diajukan perpanjangan kontrak. Hanya tiga yang tidak diperpanjang

31 ASN di Jombang Pensiun di September 2026, Ada Camat Juga

31 ASN di Jombang Pensiun di September 2026, Ada Camat Juga

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa purnatugas di Kabupaten Jombang kembali bertambah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer