Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Acep Subhan Saepudin Kasipidsus Kejari Jombang menyampaikan, dalam nota pembelaan terdakwa alias pleidoi, keduanya meminta majelis hakim membebaskan dari penjara. Hal itu lantaran mereka telah menyerahkan uang titipan sebagai ganti rugi atas pajak yang ditunggak.
Keduanya, memang diketahui telah membayar denda yang nanti akan diserahkan kepada negara. Terdakwa Sanuri, menitipkan uang Rp 200 juta, sementara M Ismail senilai Rp 300 juta. Uang-uang tersebut telah dirampas negara dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran denda. “Pada pokoknya mereka berharap dibebaskan karena sudah membayar denda, hal itulah yang kita tanggapi,” lontarnya.
Dalam replik, JPU tetap berpendapat jika perbuatan keduanya tetap melanggar hukum pidana perpajakan. Pengembalian kerugian negara atas pajak yang tertunggak, juga tak serta merta menghapuskan hukuman pidana. “Sesuai keterangan ahli, hukuman pidana kurungan bisa tidak dilakukan jika tunggakan pajak dibayar plus denda 3 kali lipat nilai pokok pajak, sementara yang mereka kembalikan, tidak sampai dua kali lipat,” tambah dia.
Usai pembacaan replik, majelis hakim kembali menunda persidangan hingga Kamis (27/10) besok lusa untuk pembacaan vonis. “Kamis ini agendanya vonis, karena tidak ada duplik lagi dari kedua terdakwa,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, M Ismail Kades Karobelah nonaktif dan Sanuri ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pengemplangan pajak. Sanuri merupakan direktur CV SLJ sejak perusahaan berdiri hingga 2016. Selanjutnya digantikan M Ismail hingga sekarang. Sanuri diduga bertanggung jawab dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN Mei 2016 s/d Oktober 2016, sementara M Ismail diduga dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN masa November 2016 s/d Desember 2016 dan SPT Tahunan PPh.
Padahal, CV SLJ sudah melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak berupa Sekam kepada PG Djombang Baru dan telah menerbitkan faktur pajak. Dari penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim, keduanya dinilai telah merugikan negara terutama dalam urusan pendapatan pajak. Nilainya ditaksir mencapai Rp 519.967.379.
Dalam sidang sebelumnya, M Ismail dituntut hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp 660.780.766, subsidair 3 bulan penjara. Sedangkan Sanuri dituntut dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 379.153.992 subsidair 3 bulan penjara. (riz/bin/riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



