Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hari Ini Kades Karobelah Nonaktif Hadapi Tuntutan

A
Penulis: Achmad RW❯
Kedua terdakwa saat mengikuti sidang dari Lapas Kelas IIb Jombang.
Kedua terdakwa saat mengikuti sidang dari Lapas Kelas IIb Jombang.
JOMBANG – M Ismail (Kades Karobelah nonaktif) dan Sanuri harus bersiap menghadapi sidang. Sesuai jadwal, hari ini jaksa penuntut dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang akan membacakan surat dakwaan terhadap dua terdakwa kasus pengemplangan pajak.

Kasipidsus Kejari Jombang Acep Subhan Saepudin menerangkan, sesuai jadwal, hari ini kedua terdakwa akan menjalani sidang pembacaan tuntutan. ”Sesuai jadwal besok (hari ini, Red) pembacaan tuntutan,” terang Acep kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Sidang pembacaan tuntutan digelar secara daring.  Dua terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Jombang, majelis hakim bersidang dari Pengadilan Negeri Jombang bersama penasehat hukum terdakwa.  Sementara JPU akan mengikuti sidang dari ruang sidang kejaksaan. ”Terkait tuntutan kita menunggu petunjuk dari kejaksaan tinggi,” singkat acep.

seperti diberitakan sebelumnya, M Ismail (kades Karobelah nonaktif) dan Sanuri, dua terdakwa kasus pengemplangan menjalani sidang dakwaan (18/8). Keduanya didakwa melanggar UU Perpajakan.

Dalam surat dakwaannya, JPU mendakwa keduanya dengan dakwaan pasal 39 ayat (1) huruf c dan pasal 39 ayat (1) huruf i UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, M Ismail, Kades Karobelah, Kecamatan Mojoagung dan Sanuri ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pengemplangan pajak. Dirjen Pajak Kanwil Jatim dan Kejati Jatim melimpahkan dua tersangka dan berkas perkara ke Kejari Jombang. Kejari Jombang melakukan penahanan terhadap keduanya.

Sanuri merupakan direktur CV SLJ sejak perusahaan berdiri hingga 2016. Selanjutnya digantikan M Ismail hingga sekarang. Sanuri diduga bertanggung jawab dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN Mei 2016 s/d Oktober 2016, sementara M Ismail diduga dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN masa November 2016 s/d Desember 2016 dan SPT Tahunan PPh.

Padahal, CV SLJ sudah melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak berupa Sekam kepada PG Djombang Baru dan telah menerbitkan faktur pajak. Dari penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim, keduanya dinilai telah merugikan negara terutama dalam urusan pendapatan pajak. Nilainya ditaksir mencapai Rp 519.967.379. (fid/naz/riz)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang: Debitur Akui Namanya Dipakai Hingga Data Direkayasa

Sidang Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang: Debitur Akui Namanya Dipakai Hingga Data Direkayasa

Sebanyak 13 saksi dari cluster debitur dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan kredit fiktif Bank BUMN Unit Keboan Jombang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (14/10).

Sidang Lanjutan Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang, Dua Terdakwa Bacakan Perlawanan

Sidang Lanjutan Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang, Dua Terdakwa Bacakan Perlawanan

Dua terdakwa kasus dugaan kredit fiktif Bank BUMN Unit Keboan Jombang, Mahfud Rochani dan Suliadi, menyampaikan perlawanan atas dakwaan jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (23/9) siang.

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Nany Widjaja menghadirkan ahli Didied Poernawan Affandy dari Universitas Brawijaya dalam menghadapi gugatan PT Java Fortis Corporindo di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (26/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer