Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Untuk jabatan Kades Karobelah yang ditahan digantikan Plt, langsung sekdesnya itu yang menjabat,” terang Nursila Cahyaningrum, Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang, kemarin.
Nursila menyebut, dengan jabatan itu, Sekdes Karobelah kini menggantikan Ismail sebagai kades sementara. Ia, juga bisa memimpin desa selama persidangan M Ismail berlangsung. ”Jabatannya ya sampai nanti ada putusan inkrah dari pengadilan,” lanjutnya.
Jika dalam persidangan nantinya M Ismail dinyatakan bersalah dan divonis lebih dari lima tahun panjara, jabatannya disebut Nursila akan langsung dicopot. ”Sesuai aturannya demikian, kalau sudah ada putusan tetap nanti diberhentikan,” imbuhnya.
Namun, meski tak bisa menjalankan tugasnya, sesuai aturan Ismail hingga kini masih menerima tunjangan. Nursila menyebut, tunjangan yang diterimanya tak utuh, hanya 50 persen dari total tunjangan yang ia terima rutin. ”Di aturannya memang begitu. Kades tetap mendapat tunjangan 50 persen selama menunggu putusan inkrah,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, M Ismail Kepala Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung ditahan Kejari Jombang setelah Dirjen Pajak Kanwil Jatim II dan kejati Jatim melimpahkan berkasnya ke Kejari Jombang. Menyusul statusnya menjadi tersangka kasus perpajakan.
M Ismail merupakan direktur CV SLJ Diduga bertanggung jawab dengan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa November 2016 s.d. Desember 2016 dan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2016 dan tidak menyetorkan PPN yang yang telah dipungut untuk masa November 2016 s.d Desember 2016 melalui CV SLJ yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak mencapai Rp 330 juta.
M Ismail direktur CV SLJ diduga dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN DAN SPT tahunan pajak penghasilan badan dan tidak menyetorkan pajak yang dipungut. Wajib pajak telah melakukan transaksi penjualan atau penyerahan barang kena pajak berupa Sekam kepada PG Djombang Baru dan telah menerbitkan faktur pajak akan tetapi wajib pajak tidak menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Mei s.d Desember 2016 dan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2016. (riz/naz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



