Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Bantuan Sapi, Empat Kepala Desa Diperiksa Kejaksaan

A
Penulis: Achmad RW❯
Sapi bantuan dari kemendes PDTT di kandang Desa Denanyar Kecamatan Jombang.
Sapi bantuan dari kemendes PDTT di kandang Desa Denanyar Kecamatan Jombang.
JOMBANG – Pendalaman karut marut bantuan Kemendes-PDTT di Jombang masih berlanjut. Terbaru, empat komisaris BUMDesma yang juga kepala desa di Jombang diperiksa Kejari Jombang selama dua hari berturut-turut.

”Untuk sementara yang kami wawancarai terkait bantuan, ada empat komisaris,” ujar Andhi Subangun Kasi Intelejen Kejari Jombang.

Empat komisaris itu di antaranya Kepala Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kepala Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Perak dan Kepala Desa/Kecamatan Megaluh. ”Mereka yang aktif dalam BUMDesma,” terangnya.

Pemeriksaan itu berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan bantuan hingga pelaksanaannya di lapangan. Seputar informasi mendapatkan bantuan dari mana, serta pembelian sapinya seperti apa. Ada pula dokumen keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sejauh ini, BUMDesma telah menyerahkan dokumen bukti pertanggungjawaban. ”Jadi dokumen jual beli sapi dan lain sebagainya sudah diberikan bendahara BUMDesa ke kami. Saat ini masih tahap pulbaket,” tegasnya.

Sementara itu, M Aziz pendamping bantuan diwawancara terpisah, tak menampik bila program biogas belum bisa maksimal. Hal itu dikarenakan sapi sebagai penghasil kotoran yang diolah menjadi biogas, hanya 10 ekor. "Itu harus 20 ekor, agar biogas bisa maksimal,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebelum sapi dipindahkan ke tiga kepala desa. Hasil biogas hanya mampu menyalakan lampu di kandang dan satu elpiji berikut lampu di rumah. ”Rencananya memang untuk menyalakan keperluan kompor di Kampung Kucrit (rumah warga sekitar kandang, Red),” tutur dia.

Terlebih, sapi baru beberapa hari dipindahkan ke kandang semula sehingga program biogas belum bisa dijalankan kembali. ”Ya, kalau sekarang masih belum,” tegasnya. Saat ini, kekosongan direktur BUMDesma juga belum terisi. Sehingga penerapan manajemen belum terlihat. ”Uang penyertaan modal dari empat desa juga masih ada,” tambahnya.

Hanya saja, uang tersebut tidak bisa digunakan karena teknis pengambilan uang juga harus ada direktur dan bendahara. ”Untuk penunjukan direktur menjadi kewenangan komisaris,” pungkas Aziz. (yan/bin/riz)

 

 

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pengurus KPRI Sejahtera Bakal Diperiksa Maraton di Kejari Jombang, Lima Orang Diperiksa Pekan Ini

Pengurus KPRI Sejahtera Bakal Diperiksa Maraton di Kejari Jombang, Lima Orang Diperiksa Pekan Ini

Tak hanya ketua, sejumlah pengurus KPRI Sejahtera bakal dipanggil dan diperiksa Kejari Jombang

Mutasi Besar-Besaran di Pemkab Jombang, Ini Daftar Pejabat yang Bergeser

Mutasi Besar-Besaran di Pemkab Jombang, Ini Daftar Pejabat yang Bergeser

Bupati Jombang Warsubi kembali merombak jajaran birokrasi Pemkab Jombang. Sebanyak 25 pejabat administrator dan pengawas dimutasi dalam pelantikan di Ruang Bung Tomo, Jumat (20/11). Dua di antaranya mendapat

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PT Java Fortis Resmi Groundbreaking Kawasan Jombang Industrial Estate

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, PT Java Fortis Resmi Groundbreaking Kawasan Jombang Industrial Estate

PT Java Fortis Corporindo resmi memulai pembangunan Jombang Industrial Estate melalui peletakan batu pertama

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer