Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Dua Poin Penting Eksepsi MSA di PN Surabaya

A
Penulis: Achmad RW❯
MSA saat mengikuti sidang online dari Lapas Medaeng. (Alex Qomarulla/Jawa Pos)
MSA saat mengikuti sidang online dari Lapas Medaeng. (Alex Qomarulla/Jawa Pos)
SURABAYA, JP Radar Jombang – Sidang lanjutan kasus dugaan pencabulan santri dengan terdakwa MSA alias Mas Bechi kembali digelar Senin (25/7). Dalam sidang itu, giliran kuasa hukum terdakwa yang membacakan eksepsi atas dakwaan JPU.

Meski sempat diprotes pada sidang perdana, pelaksanaan sidang ke dua kemarin tetap berlangsung online. MSA, tetap mengikuti sidang dari lapas Medaeng. 6 tim jaksa penuntut umum, 9 anggota tim kuasa hukum terdakwa dan majelis hakim tetap bersidang dari ruang cakra PN Surabaya.

Seperti sidang sebelumnya, pelaksanaannya pun berlangsung tertutup. Dimulai sekitar pukul 9.15 ini, berlangsung sekitar 45 menit dan berakhir pukul 10.00. Usai persidangan, perwakilan Tim Kuasa Hukum Msa menyebut pihaknya menceritakan poin dalam bantahan atau eksepsi atas dakwaaan JPU. “Jadi kalau eksepsi atau bantahan itu ada 2 poin utama yang tadi dibacakan,” terang Rio Ramabaskara, anggota Tim Kuasa Hukum MSA.

Pertama, adalah terkait kewenangan persidangan. Menurut Rio, PN Jombanglah yang berwenang mengadili perkara ini. Kuasa hukum berpendapat, pemindahan sidang ke PN Surabaya tak terlalu berpengaruh. Apalagi pihaknya mengaku tak pernah melihat fatwa MA soal keputusan pindah sidang itu.

“Sampai kami menerima berkas perkara nggak lihat fatwa itu, jadi kami liat urgensi dipindah ke Surabaya ini belum ketemu. Terlebih sidangnya masih dilakukan online juga di sini, jadi terlihat percuma,” ucapnya.

Poin ke dua, adalah soal materi dakwaan jaksa yang dinilai kuasa hukum tidak jelas juga tidak teliti. Misalnya dalam poin rangkaian peristiwa yang dinilai loncat-loncat dan tidak runut. “Jadi yang membaca juga tidak bingung, kami saja bingung karena dakwaan tidak runut,” lontarnya.

Selain itu, dalam sidang kemarin Rio juga menyebut tim kuasa hukum akhirnya menyerahkan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim soal permintaan sidang offline. “Sidang sebelumnya sudah kami minta secara lisan, hari ini kami berikan permohonannya secara tertulis,” tambahnya.

Ia berharap, dengan dua poin eksepsi itu majelis hakim bisa mengabulkan permohonannya. “Tentu kami berharap majelis hakim dalam putusan sela nanti mengabulkan permohonan kami,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam sidang perdana Senin (18/7) lalu, JPU mendakwa MSA dengan pasal berlapis. Putra kiai tersohor di Jombang ini, didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal kedua adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. (riz)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Ahli Hukum Beberkan Tanggung Jawab Direksi, Nany Widjaja Diminta Ganti Kerugian Rp 21,4 Miliar

Ahli Hukum Beberkan Tanggung Jawab Direksi, Nany Widjaja Diminta Ganti Kerugian Rp 21,4 Miliar

Direktur yang membuat kesalahan hingga merugikan perusahaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sekalipun orang tersebut sudah tidak lagi menduduki jabatannya sebagai direktur. Pendapat itu

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer