Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bacakan Pleidoi, Subarkah Minta Keringanan Hukuman

A
Penulis: Achmad RW❯
Suasana sidang di pengadilan Tipikor Surabaya (20/6).
Suasana sidang di pengadilan Tipikor Surabaya (20/6).
JOMBANG – Sidang lanjutan kasus suap  pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno digelar Pengadilan Tipikor Surabaya Senin (20/6). Terdakwa Subarkah, eks Sekretaris Desa Grobogan membacakan pembelaannya.

Sidang dimulai pukul 14.40 secara virtual. Terdakwa mengikuti sidang dari Lapas Kelas II B Jombang. Sementara JPU, penasehat hukum terdakwa dan majelis hakim bersidang dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya.

”Sesuai agenda, untuk hari ini giliran terdakwa yang membacakan pleidoinya melalui penasehat hukumnya,” terang tim penuntut umum melalui Kasi Intelijen Kejari Jombang Andhi Subangun.

Dalam materi pleidoinya, Andhi menyebut pada pokoknya terdakwa Subarkah mengakui perbuatan korupsi yang dilakukannya. Ia juga beralasan melakukan hal itu lantaran adanya perintah dari atasannya, yakni kepala desa. ”Dalam pleidoi itu, terdakwa juga memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringanan hukuman,” lontarnya.

Usai pembacaan pleidoi, Tjokorda Raka ketua majelis hakim yang memimpin sidang kembali menskors sidang. Sidang dilanjutkan Senin (28/6) pekan depan dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan JPU atas pleidoi terdakwa. ”Karena ada pleidoi tertulis, kita juga akan menyampaikan replik secara tertulis,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Subarkah menyusul tiga rekan kerjanya di Pemerintahan Desa Grobogan yang sudah lebih dulu dijerat aparat penegak hukum dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana korupsi pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.

Subarkah terbukti ikut menikmati bagian dari uang Rp 499.660.400 yang diberikan perwakilan PT Tirta Investama kepada sejumlah perangkat Desa Grobogan tahun 2016 lalu. Dari penyidikan polisi, Subarkah diketahui mendapat bagian sebesar Rp 75 juta. Uang itu diberikan atas perannya sebagai Sekretaris Desa Grobogan kala itu. Hal itupun diakuinya dalam persidangan.

Dalam persidangan sebelumnya, Subarkah dituntut hukuman pidana penjara selama 1,5 tahun, juga pidana denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan. Tuntutan itu diberikan lantaran ia dinilai kooperatif selama persidangan dan secara terbuka mengakui perbuatannya.

Dalam kasus pendirian pabrik ini, sebelumnya sudah ada tiga terpidana yang dipenjara. Ketiganya adalah perangkat desa yang melakukan tindakan gratifikasi. Yakni Agus Hadi Cahyono mantan Kades Grobogan yang dihukum penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta pada 2018 lalu. Agus sendiri sudah dinyatakan bebas melalui cuti bersyarat sejak 5 Juni 2019 lalu.

Selain itu, ada juga Zainul Udin Fairuzi, 46, mantan Kaur Pembangunan yang divonis hukuman 1,5 tahun denda Rp 100 juta pada April 2020 lalu. Ia juga telah bebas dari penjara setelah menjalani seluruh masa tahanan, ditambah masa tahanan subsidair 24 April 2021 lalu. Serta Suhardi, 55, mantan Kasun Sukorejo, Desa Grobogan yang divonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta pada April 2020 lalu. Namun Suhardi akhirnya bebas 21 Agustus 2020 lalu melalui cuti bersyarat. (riz/naz)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Sidang Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang: Debitur Akui Namanya Dipakai Hingga Data Direkayasa

Sidang Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang: Debitur Akui Namanya Dipakai Hingga Data Direkayasa

Sebanyak 13 saksi dari cluster debitur dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan kredit fiktif Bank BUMN Unit Keboan Jombang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (14/10).

Sidang Lanjutan Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang, Dua Terdakwa Bacakan Perlawanan

Sidang Lanjutan Kasus Kredit Fiktif Bank BUMN di Jombang, Dua Terdakwa Bacakan Perlawanan

Dua terdakwa kasus dugaan kredit fiktif Bank BUMN Unit Keboan Jombang, Mahfud Rochani dan Suliadi, menyampaikan perlawanan atas dakwaan jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (23/9) siang.

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Dua Hasil Audit Buktikan Nany Widjaja Tak Bisa Pertanggungjawabkan Uang PT JFC Rp 21,4 M

Nany Widjaja menghadirkan ahli Didied Poernawan Affandy dari Universitas Brawijaya dalam menghadapi gugatan PT Java Fortis Corporindo di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (26/8).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer