Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”Saya sudah mendengar terkait ramai pemotongan bantuan, di luar jenis apapun bantuannya namanya tetap pungli. Dan pungli adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi,” terang Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Jombang.
Kartiyono menyebut, temuan itu sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan cepat. Meski jika dilihat sekilas nilai pungli ini kecil, namun kejadian ini adalah peristiwa berulang. Perbuatan serupa sudah sempat terjadi di desa lain namun tak ada tindakan tegas. ”Aparat terkait termasuk APH harusnya segera menindaklanjuti. Jika serius ingin memberantas praktik seperti ini, tidak harus menunggu laporan, karena sudah mencuat ke publik,” lanjutnya.
Ia pun menyoroti kinerja satgas saber pungli yang sempat terbentuk di Jombang. Lantaran hingga kini, pihaknya menyebut belum pernah mendengar kembali tim gabungan dari sejumlah instansi di Kabupaten Jombang ini beraksi. ”Kan dulu ada yang namanya saber pungli, kok sudah nggak terdengar lagi ya, kira-kira masih diaktifkan atau sudah tidak ada lagi?,” tambahnya.
Politisi PKB ini juga mendesak kasus ini benar-benar diusut tuntas. Karena jika sekadar didamaikan seperti kasus-kasus sebelumnya, tidak akan ada efek jera. ”Berikan efek jera, karena ini berhubungan juga dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, juga kepada penegak hukum,” tambahnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar instansi berwenang yang membidangi desa, juga bergerak aktif melakukan pembinaan. ”Dinas terkait juga harus melakukan penertiban kepada aparat di bawahnya untuk tidak main-main dengan bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, belasan warga Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben mendatangi balai desa setempat. Mereka meminta dua oknum perangkat desa dipecat lantaran disebut telah melakukan pungli kepada puluhan penerima bansos migor di Desa Gumulan.
Modusnya, dua perangkat desa itu diduga menggerakkan RW untuk mendatangi rumah warga yang sudah mengambil uang bansos. Untuk pencairan tahap pertama, pungli diminta sebesar Rp 100 ribu, sementara dalam penyaluran tahap kedua, uang pungli diminta Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Pungli dilakukan dengan alasan untuk membayar listrik PJU desa. Namun, setelah ramai jadi perbincangan, uang pungli itu akhirnya dikembalikan. (riz/naz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



