Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Jadi dalam sidang kemarin, kami dari JPU menggunakan dakwaan alternatif, ada dakwaan satu atau dua,” terang Yoga Adhyatma, JPU dalam sidang ini.
Dalam sidang yang digelar mulai pukul 19.30 itu, Subarkah mengikuti sidang secara virtual dari layar monitor di Lapas Kelas IIb Jombang. Sementara Majelis Hakim, JPU dan penasehat hukumnya, bersidang lansgung dari ruang pengadilan tipikor di Surabaya.
Yoga menjelaskan, dakwaan pertama yang diberikan pada Subarkah, adalah pasal Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengenaan pasal ini, disebut Yoga lantaran terdakwa meminta uang kepada PT Tirta Investama terkait pembebasan lahan di desanya.
Sementara dakwaan ke dua, adalah pasal Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Untuk dakwaan ke dua ini berkaitan dengan terdakwa yang menerima janji untuk mendapatkan hadiah jika pengurusan pembebasan lahannya selesai,” tambahnya.
Usai pembacaan dakwaan itu, Ketua Majelis Hakim Tjokorda Raka emberikan kesempatan terdakwa menanggapi dakwaan jaksa. Namun Subarkah memilih menerima dakwaan itu. “Terdakwa dan penasehat hukumnya menerima dakwaan, tidak ada eksepsi,” tambah Yoga.
Karena tak ada eksepsi, majelis hakim menunda persidangan hingga Senin (30/5) pekan depan. Sidang, akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. “Pekan depan langsung pemeriksaan saksi,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Subarkah menyusul tiga rekan kerjanya di Pemerintahan Desa Grobogan yang sudah lebih dulu dijerat aparat penegak hukum dalam perkara yang sama, yakni tindak pidana korupsi pendirian pabrik aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang.
Subarkah dinilai ikut menikmati bagian dari uang Rp 499.660.400 yang diberikan perwakilan PT Tirta Investama kepada sejumlah perangkat Desa Grobogan tahun 2016 lalu. Dari penyidikan polisi, Subarkah diketahui mendapat bagian sebesar Rp 75 juta. Uang itu diberikan atas perannya sebagai Sekretaris Desa Grobogan kala itu.
Dalam kasus pendirian pabrik ini, sebelumnya sudah ada tiga terpidana yang dipenjara. Ketiganya adalah perangkat desa yang melakukan tindakan gratifikasi. Yakni Agus Hadi Cahyono mantan Kades Grobogan yang dihukum penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta pada 2018 lalu. Agus sendiri sudah dinyatakan bebas melalui cuti bersyarat sejak 5 Juni 2019 lalu.
Selain itu, ada juga Zainul Udin Fairuzi, 46, mantan Kaur Pembangunan yang divonis hukuman 1,5 tahun denda Rp 100 juta pada April 2020 lalu. Ia juga telah bebas dari penjara setelah menjalani seluruh masa tahanan, ditambah masa tahanan subsidair 24 April 2021 lalu. Serta Suhardi, 55, mantan Kasun Sukorejo, Desa Grobogan yang divonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta pada April 2020 lalu. Namun Suhardi akhirnya bebas 21 Agustus 2020 lalu melalui cuti bersyarat. (riz)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



