Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Punya Perda Tentang Karaoke, Ruang Gerak Pemkab Terbatas

M
Penulis: M Nasikhuddin❯
Petugas gabungan saat melakukan razia ke sebuah karaoke berkedok Cafe di Tembelang
Petugas gabungan saat melakukan razia ke sebuah karaoke berkedok Cafe di Tembelang
JOMBANG - Kabupaten Jombang memang belum memiliki regulasi yang mengatur tentang tempat karaoke. Tak heran,  banyaknya tempat karaoke baik di wilayah kota maupun pinggiran, semua belum mengantongi izin.Taak adanya perda itu pula, membuat Pemkab seringkali tak berkutik dan tak bisa bergerak bebas saat penindakan.

Abdul madjid Nindyagung Kabag Hukum Jombang, membenarkan hal ini. Selama ini Jombang tidak pernah mengatur tentang keberadaan tempat karaoke. "Kalau perda karaoke tidak ada. Memang tidak pernah diatur," ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (27/4).

Lantaran belum diatur itulah maka semua tempat karaoke yang sudah beroperasi di Jombang belum memiliki izin. "Jadi memang tidak menyentuh itu karena di Jombang tidak dibolehkan juga," bebernya.

Seharusnya, kegiatan usaha yang tidak mempunyai izin, termasuk tempat karaoke, harus ada tindakan dari Satpol PP sebagai aparat penegak perda. "Ya kalau tidak ada izin, bisa diberi surat peringatan," tegas dia.

Berkaitan dengan maraknya tempat karaoke ini pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi. "Ini nanti kami akan rapatkan dulu," pungkas Agung.

Terpisah, Ahmad Sholikhin Ruslie mendorong Pemkab Jombang segera membuat peraturan tempat karaoke. Pihaknya memaklumi kenapa tidak berani menindak karena memang tidak ada perda. Aparatur penegak perda salah dalam memahami hukum karena tidak ada perda yang bisa mengacu pada peraturan di atasnya.

"Di Perda Provinsi dan Undang Undang kan mengatur. Sebenarnya keberadaan karaoke itu boleh. Yang tidak boleh kan yang tidak mempunyai izin. Itu kan sudah melanggar," katanya.

Kendati demikian, menurut Sholikin perda ini juga harus segera diatur. Hanya saja memang harus dilakukan kajian yang sangat matang. "Agamawan menilai tempat karaoke semuanya harus ditutup. Itu tidak masalah kan itu prespektif mereka," katanya.

Akan tetapi, pemkab juga harus melihat dari prespektif sudut pandang lain. Apabila dibiarkan begitu saja juga merugikan. "Kalau dibiarkan akan tidak akan tertata dengan baik. Pendapatan juga tidak masuk ke Jombang," ungkap Sholikhin.

Sehingga hal ini harus menjadi perhatian pemkab dan anggota dewan untuk membuat regulasi yang jelas. "Dewan sekarang terlalu asik dengan kunker. Sehingga lupa hal-hal seperti ini. Intinya perda ini harus segera dibahas. Kajian akademisnya harus hati-hati dan dilakukan dengan benar," pungkasnya.

Advertisement
Advertisement

Advertisement
Advertisement