
JOMBANG – M Arbai, 55, pelaku pencabulan siswi SD hingga hamil akhirnya menghadapi sidang vonis, Selasa kemarin (14/12). Dalam sidang itu Majelis Hakim PN Jombang menghukum lebih berat dari tuntutan jaksa. Dia divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 60 juta.
“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut,” ucap Denndy Firdiansyah Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang.
Dalam uraiannya, majelis hakim menyebut terbukti melakukan persetubuhan kepada korban selama beberapa kali. Perbuatan terdakwa juga dianggap telah melanggar norma dan aturan hukum yang berlaku. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 14 tahun ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 60 juta. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara enam bulan,” lanjut Dendy.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut hal yang memberatkan korban adalah perbuatannya tergolong sadis. Sementara hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali.
Putusan yang diberikan majelis hakim itu lebih berat ketimbang tuntutan yang diberikan jaksa. Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa menuntut dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 60 juta subsidair enam bulan kurungan.
Atas putusan itu, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir. “Jadi putusannya memang lebih berat dari tuntutan, namun kami menyampaikan pikir-pikir begitupun dengan terdakwa,” pungkas Ahmad Jaya Muhidin Kasipidum Kejari Jombang. Baik JPU maupun terdakwa masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap.
Seperti pernah diberitakan, MArbai ditangkap Unit PPA Satreskrim Jombang (13/7) lalu. Ia, ditangkap setelah ayah korban melaporkan kepada polisi. Kandungan korban kini lebih dari tujuh bulan. Pelaku menggunakan modus iming-iminguang kemudian menyeret korban ke rumah kosong dan menyetubuhi.Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang Undang RI Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



