
JOMBANG – Sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan perpustakaan desa dari dana desa (DD) dengan terdakwa Cucuk Suhardi, 47, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya (13/12). JPU kembali menghadirkan saksi dari unsur kepala desa dan perangkat desa penerima program perpusdes.
"Hari ini agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Ada 7 saksi yang dihadirkan, dari unsur kepala desa dan perangkat desa. Semuanya dari Kecamatan Kudu,” terang Acep Subhan Saepudin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang melalui Kasiintelijen Kejari Jombang Andhy Sebangun, Senin (13/12).
Acep menjelaskan, ketujuh saksi ini diperiksa terkait dengan proses pengadaan perpusdes dari dana desa. Ketujuhnya, juga kembali memberikan keterangan soal adanya permainan dalam pengadaan ini, utamanya soal CV penyedia jasa. ”Jadi, walaupun mereka hubungannya sama terdakwa, namun transaksinya menggunakan atas nama CV lain,” lanjutnya.
Dalam sidang kemarin, terungkap pula adanya kegiatan sosialisasi atau pengarahan di awal proyek. ”Jadi mereka mengaku ada pengarahan. Waktu itu di ruang Bung Tomo, setelah itu, terdakwa kemudian mendatangi masing-masing desa untuk melanjutkan proyeknya,” imbuhnya.
Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim kembali menskors persidangan hingga pekan depan. Rencananya, sidang masih akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari JPU kembali. ”Minggu depan saksi lagi. Rencana kita hadirkan pihak yang punya CV yang dipakai atas nama sama terdakwa ini,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang akhirnya menahan Cucuk Suhardi, 47, tersangka kasus dugaan korupsi program pengadaan perpustakaan desa 2019, Kamis siang (4/11).
Melalui surat nomor KEP. 02/M.5/Fd.1/03/2021 bertanggal 2 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Jombang menetapkan Cucuk Suhardi, pemilik CV Media Mentari selaku penyedia jasa dalam proyek pengadaan perpustakaan desa 2019 menjadi tersangka.
Dari hasil audit keuangan, akibat perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 328 juta. Cucuk, dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.



