
JOMBANG – Usai menyetorkan uang pengganti senilai Rp 1,4 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang juga tengah menghitung barang bukti lain yang disita dari Masykur Affandi, terpidana kasus penyimpangan kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 44 miliar.
”Ada beberapa barang bukti yang mau dilelang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kita masih cek ricek penilaian dan sebagainya,” terang Acep Subhan Saepudin, Kasipidsus Kejari Jombang.
Acep menjelaskan, penilaian itu juga sambil menunggu itikad baik dari terpidana. Ia menyebut, jika dalam waktu sebulan setelah putusan kasasi terpidana mau membayar hukuman pengganti kerugian negara, maka aset yang disita sebagai bukti pun akan dikembalikan.
Namun, jika tidak, pelelangan sejumlah aset Masykur disebutnya akan dikebut. Bahkan, jika nantinya dalam penghitungan total aset yang jadi bukti masih belum cukup, pihaknya akan kembali melakukan pelacakan aset harta benda terpidana. ”Kalau itu masih tidak cukup, kita akan sita eksekusi juga. Jadi akan kita lacak harta dia baik yang bergerak maupun tidak bergerak misal tanah, kendaraan dan yang lainnya untuk disita juga,” tambahnya.
Mantan Kasipidsus Kejari Sintang ini juga menjelaskan, hingga kemarin upaya eksekusi badan kepada terpidana Masykur belum berhasil dilakukan. Jaksa, disebutnya sudah mendatangi kediaman terpidana sesuai alamat, namun Masykur tak berada di rumah. ”Menurut keterangan yang kami dapat, terpidana sedang berada di luar pulau, tapi kita akan terus pantau dan lacak. Intinya eksekusi badan kita bisa lakukan kapan saja kok,” lontarnya.
Untuk diketahui, pada 8 Juni 2016, Masykur Affandi terdakwa kasus penyimpangan program kredit usaha pembibitan/peternakan sapi (KUPS) di Bank Jatim Cabang Jombang 2010 divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500.000.000 subsidair 1 tahun kurungan.
Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang ini berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 45.885.166.385,15 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 tahun.
Terhadap putusan hakim, terdakwa mengajukan banding. Dalam persidangan lebih tinggi itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jatim memutusnya dengan pidana yang lebih ringan. Yakni pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan penjara.
Selain itu, Masykur juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 44.483.666.385 dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka jaksa berhak melakukan penyitaan atas harta bendanya, atau jika masih tidak cukup akan diganti dengan kurungan penjara selama 3 tahun.
Masih tak puas, Masykur pun kembali mengajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi. Namun sayang, Mahkamah Agung menolak kasasinya dan tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.



