
JOMBANG – Masih ingat kasus pengadaan perpustakaan desa (Perpusdes) tahun 2019 yang sudah menetapkan Cucuk Suhardi sebagai tersangka? Hingga kemarin, tim kejaksaan masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Namun dipastikan, penahanan bakal dilakukan dalam waktu dekat.
“Untuk Perpusdes kita masih proses melengkapi berkas, penahanan belum, tapi kita akan lakukan dalam waktu dekat ini,” terang Imran Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, kemarin (25/10).
Hingga kemarin, pihaknya masih terus melakukan pemanggilan kembali kepada sejumlah saksi. Baik dari unsur pemdes, kecamatan hingga beberapa pihak lain yang terkait. Kendati demikian, pemanggilan ulang kepada tersangka belum dilakukan kembali. “Tersangka belum (dipanggil,Red) lagi, kalau nanti sudah siap pasti kita akan kabari,” imbuhnya.
Seperti pernah diberitakan, melalui surat nomor KEP. 02/M.5/Fd.1/03/2021 bertanggal 2 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Jombang telah menetapkan Cucuk Suhardi, penyedia jasa dalam proyek perpustakaan desa tahun 2019 menjadi tersangka.
Penetapan tersangka ini, dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi adanya memalsukan identitas tiga perusahaan pemenang lelang. Padahal, tiga perusahaan ia kendalikan sendiri dengan masing-masing direktur fiktif.
Selain itu, penyidik Kejari Jombang juga menemukan adanya penyelewengan pada pengadaan buku dan rak. Akibat perbuatannya, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 328 juta. Cucuk juga dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dihubungi terpisah, Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang akan tetap mendukung proses penyidikan dan perkembangannya. Pihaknya berharap kasusnya segera dituntaskan dan tidak terkesan berlarut-larut. “Saya yakin kejaksaan akan bertindak profesional. Kalau memang sudah ada tersangka, saya harapkan segera ada kejelasan,” sebut politisi senior ini.
Pihaknya juga mendorong agar pengusutan terus dilakukan secara tuntas dan gamblang. Siapapun pihak yang terlibat, harus ditindak tegas. “Tentu kewenangan hukum semua ada di APH, namun kita tetap berharap penegakan hukum tegas dan tuntas,” tegasnya.
Harapan serupa juga diungkapkan Kartiyono Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, yang berharap agar kasus ini bisa segera dituntaskan. “Kalau sudah ada tersangka, prosesnya harus terus berlanjut. Jangan sampai ada kesan lamban, ataupun sampai terhenti dan tidak ada kejelasan,” sebut dia.
Menurut Kartiyono, kasus yang menyita perhatian banyak masyarakat ini seharusnya diusut tuntas. Siapapun yang terlibat, pihaknya berharap mampu diseret dan diberikan tindakan hukum yang sama. “Jangan sampai ada salah sangka di masyarakat, kan efeknya juga pada penegakan hukum yang kurang baik kalau tidak tuntas. Biar juga ada efek jera kepada pihak lain untuk manipulasi anggaran,” pungkasnya.



