
JOMBANG – S, 50, oknum pimpinan pesantren di Kecamatan Ngoro yang tega mencabuli sejumlah santri harus bersiap menghabiskan masa tuanya di penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang sudah mengagendakan pembacaan putusan hari ini.
”Sesuai jadwal, besok (hari ini, Red) agendanya sidang pembacaan putusan,” terang Andi Subangun, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jombang, Senin (12/7).
Andi menambahkan, nantinya terdakwa akan menjalani dua persidangan dalam dua perkara yang berbeda. ”Perkara pencabulan sendiri dan perkara persetubuhan juga tersendiri. Karena memang berkasnya terpisah,” beber Andi.
Nantinya, baik persidangan perkara pencabulan dan persetubuhan digelar secara daring. ”Sidangnya nanti tetap online,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, S, 50, oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ngoro harus berurusan dengan pihak berwajib. Menyusul perbuatannya diduga tega mencabuli sejumlah santrinya di lingkungan pondok. ”Sampai sekarang korban yang kita periksa sudah ada 6 orang, namun dari hasil keterangan saksi, kita sudah kantongi 9 nama santri lain yang diduga juga jadi korban,” terang Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (19/2).
Dalam menjalankan aksinya, pelaku melakukan bujuk rayu. Posisinya sebagai pimpinan ponpes menjadikan aksinya berjalan mulus. Meski sempat menolak, korban pun akhirnya pasrah menjadi objek pelampisan nafsu menyimpang sosok panutannya itu. ”Tersangka melakukan bujuk rayu, terlebih karena dia punya power sebagai pimpinan pesantren, jadi korbannya ada rasa takut juga mau menolak,” bebernya.
Tidak hanya tindakan cabul, dari hasil pemeriksaan perbuatan pelaku juga mengarah ke tindakan persetubuhan. ”Jadi dari hasil pemeriksaan, ada santri yang hanya dicabuli, ada juga yang mengarah ke tindak persetubuhan. Saat kejadian itu korban rata-rata masih usia 16 – 17 tahun,” tandasnya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu korban melarikan diri dari pesantren.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76 E jo pasal 82 ayat 1 dan 2 dan pasal 76 D jo pasal 81 ayat 2 dan 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ”Ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar, bahkan karena dia ini wali dari santrinya, hukuman bisa ditambah sepertiga dari masa hukuman maksimalnya nanti,” bebernya.
Sebelumnya, jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa S, 50, hukuman pidana penjara 5 tahun, denda Rp 2 miliar subsidair 6 bulan kurungan dikurangi masa tahanan dalam perkara pencabulan. Sementara untuk perkara dugaan persetubuhan, JPU menjatuhkan tuntutan hukuman kepada terdakwa pidana penjara 10 tahun, denda Rp 2 miliar subsidair 6 bulan kurungan.
Sementara itu, tindakan kejahatan seksual yang diduga dilakukan S, 50, terhadap belasan santri terus mengundang sorotan keras dari publik. yang menilai oknum pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Ngoro ini layak diganjar hukuman kebiri kimia. Tujuannya memberikan efek jera bagi potensi munculnya pelaku-pelaku lainnya. ”Kami berkepentingan mendorong itu (kebiri kimia) supaya menjadi pertimbangan majelis hakim. Bisa saya bilang, perbuatannya ini tidak termaafkan lagi,” terang Muhammad Sholahudin, Ketua Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LP2A) Jombang.
Menurutnya, dilihat dari kronologis kasusnya, tindakan asusila yang dilakukan S sudah berlangsung lama. Selain sudah dilakukan menahun, perbuatannya juga terindikasi telah dilakukan kepada korban dalam jumlah yang tidak sedikit. ”Terlebih, posisi pelaku yang juga seorang pendidik dan wali santri yang harusnya melindungi mereka, tapi justru merusak mereka,” lanjutnya.
Senada, Ana Abdillah Direktur Women’s Crisis Center (WCC) Jombang mendesak terdakwa dijatuhi hukuman berat. ”Kami mendesak terdakwa dihukum maksimal dengan mempertimbangkan dampak psikologis para santri korban kekerasan,” tegas Ana kepada Jawa Pos Radar Jombang, Senin (28/6) kemarin.
Ana menyayangkan tuntutan jaksa kepada terdakwa yang dinilai tak maksimal. ”Kita menyangkan langkah jaksa yang tidak menerapkan hukuman maksimal terhadap masing-masing perkara. Akumulasi hukuman menjadi 15 tahun tidaklah sebanding dengan penderitaan dan trauman psikologis yang dihadapi korban seumur hidupnya,” terangnya.
Menurutnya, selama ini kasus kejahatan seksual di Kabupaten Jombang masih marak terjadi. Sehingga hukuman maksimal diharapkan bisa memebrikan efek jera bagi pelaku khususnya, serta mencegah kasus-kasus serupa terulang kembali. ”Jombang menurut kami sudah darurat kejahatan seksual, sehingga bagi pelaku kejahatan seksual harus mendapat hukuman berat,” tegasnya.
