
JOMBANG – Sidang pembacaan replik dari penuntut umum untuk terdakwa Tito Kadar Isman yang sedianya digelar Kamis (8/7) batal digelar. Menyusul majelis hakim yang memimpin berhalangan sakit.
”Sesuai jadwal Kamis (8/7) kemarin pembacaan replik, namun majelis hakim sakit, jadi sidang tidak bisa dilakukan,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang.
Salahuddin menyebut, persidangan akan kembali digelar dua minggu ke depan, tepatnya Kamis (22/7) nanti. ”Agendanya masih masih pembacaan replik, karena belum ada kesepakatan apakah akan dilanjut dengan putusan,” lontarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menetapkan Tito Kadar Isman, Ketua Umum KONI Jombang 2017-2021 sebagai tersangka dalam kasus dana hibah KONI sejak 8 Desember 2020. Tito, diduga telah menyalahgunakan anggaran dana hibah KONI Jombang selama saat menjabat ketua Umum KONI Jombang.
Seperti diberitakan sebelumnya, sempat sempat tertunda, sidang pembacaan tuntutan kasus dana hibah KONI Jombang dengan terdakwa Tito Kadar Isman akhirnya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya (24/6). Mantan Ketua Umum KONI Jombang dituntut hukuman penjara di bawah dua tahun.
”Kepada terdakwa Tito Kadar Isman, kami tuntut dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Kamis (24/6) kemarin.
Salahuddin yang juga bertindak sebagai jaksa penuntut dalam persidangan kasus dana hibah KONI menyebut, ada beberapa pertimbangan JPU menjatuhkan tuntutan itu.
Pertama, adalah karena JPU menilai, terdakwa Tito terbukti dalam sidang telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat Ketua Umum KONI Jombang. ”Jadi menurut kami terdakwa telah jelas melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengelola dana hibah dari Pemkab Jombang selama menjabat ketua,” katanya.
Namun, Salahuddin juga menyebut, beberapa hal disebut meringankannya. Selain dinilai telah kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, JPU menilai terdakwa telah memiliki itikad baik dengan mengembalikan kerugian negara dalam kasus ini. ”Jadi kerugian negara hasil penghitungan inspektorat kemarin Rp 275 juta lebih sudah dibayarkan ke kantor melalui istrinya. Jadi sebelum kami melakukan upaya paksa, terdakwa punya itikad baik untuk itu,” tambahnya.
